Anggaran Kementerian-Pemda Dipangkas Rp 306 T untuk Danai Makan Bergizi Gratis

Presiden Prabowo Subianto memutuskan memotong anggaran kementerian dan pemerintah daerah hingga Rp 306,69 triliun. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan keputusan penghematan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 itu untuk menambah pendanaan program makan bergizi gratis alias MBG.

Dia menyebut pemotongan APBN merupakan konsekuensi dari pengerjaan program prioritas presiden. “MBG sudah berjalan, namun presiden merasa agar segera mungkin penerima manfaatnya lebih banyak dan merata lagi,” kata Prasetyo Hadi di Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Kamis (23/1).

Presiden Prabowo menargetkan total penghematan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun. Rinciannya, pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,1 triliun. Kemudian, dari dana transfer ke daerah Rp 50,59 triliun.

Instruksi tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Prabowo meminta para menteri dan pimpinan lembaga untuk mengidentifikasi rencana efisiensi belanja sesuai arahan Menteri Keuangan. Penghematan meliputi belanja operasional dan nonoperasional, termasuk belanja perkantoran, pemeliharaan, belanja dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

Prabowo berkomitmen untuk mempercepat target penyaluran MBG kepada seluruh anak usia sekolah pada akhir 2025. Ia secara bertahap menargetkan sasaran anak sekolah penerima MBG periode Januari-April sejumlah 3 juta anak.

Target tersebut secara gradual meningkat jadi 6 juta anak pada April-Agustus dan 15 juta anak hingga September 2025. Selanjutnya seluruh anak-anak Indonesia dapat memperoleh MBG pada akhir 2025.

Adapun total sasaran penerima MBG 82,9 juta orang sejatinya merupakan target jangka panjang secara berharap sampai 2029. Program makan gratis ini sebelumnya telah mulai berjalan pada 6 Januari 2025 untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta anak sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA, baik di sekolah umum maupun sekolah keagamaan.

Prasetyo Hadi menyampaikan langkah percepatan distribusi MBG kepada seluruh anak usia sekolah di Indonesia berimplikasi pada keharusan untuk menambah anggaran. “Tentu ada konsekuensi mungkin butuh penambahan biaya, sehingga dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program MBG,” ujar Prasetyo.

Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya menghitung perlu adanya tambahan dana Rp 100 triliun untuk keperluan distribusi MBG kepada seluruh target sasaran 82,9 juta penerima. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa anggaran Rp 71 triliun saat ini hanya dapat melayani penyaluran MBG kepada 15 juta-17,5 juta penerima.

Kapala BGN, Dadan Hindayana, optimistis pemerintah dapat memenuhi kebutuhan tambahan anggaran untuk MBG melalui efisiensi terhadap pos anggaran tertentu. "Uangnya itu ada. Ini masalah efisiensi penggunaan anggaran, ada hal yang bisa diefisienkan tapi detailnya itu ada di presiden dan menteri keuangan," ujar Dadan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (22/1).