Anggaran Kementerian PU Dipangkas Total, Komisi V DPR: Pembangunan Infrastruktur Bakal Tersendat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemangkasan besar-besaran anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal berbuntut panjang.

Sejumlah pembangunan infrastruktur strategis dipastikan bakal tersendat. 

“Pengurangan anggaran hingga lebih dari 60 persen pasti berdampak pada keberlanjutan pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, bendungan, hingga irigasi," ujar Wakil Ketua RI dari Fraksi Partai kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda di Jakarta, Senin (3/2/2025). 

"Kami tentu menunggu strategi baru pembangunan infrastruktur dari pemerintah karena tidak mungkin pembangunan tanpa dukungan infrastruktur memadai,” ujar  Syaiful Huda menambahkan.

Huda mengungkapkan pihaknya telah menerima pemberitahuan dari jika terjadi pemangkasan anggaran sebagai dampak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang efisiensi APBN dan APBD. 

Dari Rp 110 triliun anggaran di APBN 2025 dipangkas menjadi Rp2 9 triliun saja. 

“Kami telah menerima pemberitahuan dari Kementerian (PU) jika memang ada pemangkasan besar-besaran anggaran di sektor infrastruktur,” katanya. 

Pemangkasan anggaran di , lanjut Huda, menjadi penanda ada pergeseran strategi pembangunan di era Presiden Prabowo.

Jika sebelumnya Presiden Jokowi bertumpu pada pembangunan infrastruktur sehingga alokasi APBN untuk begitu besar maka saat ini strategi tersebut tampak  diubah.

“Tentu ini menarik untuk ditunggu bagaimana strategi pembangunan infrastruktur di era Presiden Prabowo dengan adanya pemangkasan besar-besar anggaran di ,” katanya. 

Huda yakin jika pemerintah telah menyiapkan skema baru pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Menurutnya dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo menegaskan jika pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata kepada rakyat.

“Pernyataan Presiden tersebut menjadi indikasi jika Pemerintah  akan selektif dalam memilih proyek pembangunan infrastruktur. Selain itu bisa jadi ada skema baru pembiayaan infrastruktur dengan tidak lagi bertumpu pada APBN,” katanya. 

Legislator asal Dapil Jabar VII ini mengatakan pembangunan infastruktur selama 10 tahun terakhir memberikan pengaruh cukup besar dalam pembangunan nasional.

Selain memenuhi ketersediaan infrastruktur di sektor logistik, pangan, dan energi, pembangunan infrastruktur juga menjadi bantalan ekonomi karena banyak menerap tenaga kerja melalui program padat karya. 

“Meskipun pembangunan infrastruktur selama 10 tahun terakhir juga menyisakan banyak kritik terutama terkait efektivitas karena sebagain infrastruktur yang dibangun belum ditunjang dengan sarana prasarana pendukung memadai sehingga tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.