Anggaran Kemhan dan TNI Kena Pangkas Rp 26,9 Triliun, DPR Setuju, Bagaimana Reaksi Para Jenderal?
Total anggaran yang dipangkas untuk Kemhan, Markas Besar TNI, TNI AD, AL , dan Angkatan Udara (AU) mencapai Rp26,993 triliun.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah melalui Inpres Nomor 1 tahun 2025 ditindaklanjuti dengan pemangkasan terhadap alokasi anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI tahun 2025.
Total anggaran yang dipangkas untuk , Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Laut (AL), dan TNI Angkatan Udara (AU) mencapai Rp26,993 triliun.
Hal itu terungkap dalam laporan yang disampaikan Wakil Menteri Pertahanan RI Marsdya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto saat Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis (13/2/2025).
Donny menjelaskan dalam pelaksanaan Inpres Nomor 1 tahun 2025 dan TNI melakukan identifikasi rencana efisiensi anggaran terhadap seluruh program dan kegiatan dengan menyisir sesuai kriteria yang termuat dalam Inpres tersebut.
Kriteria itu di antaranya kegiatan yang tidak urgen sama sekali dan tidak produktif, kegiatan yang kurang berdampak langsung dan tidak efisien, Biaya Perjalanan Dinas (BPD), seminar, rapat, Focus Group Discussion (FGD), kajian, penelitian dan pengembangan (Litbang), selebrasi dan seremoni, dan peresmian.
Selain itu juga perayaan ulang tahun satuan, pameran, studi banding, honorarium, pembangunan infrastruktur dan rehab yang tidak mendesak, pembangunan sistem informasi, dan pengadaan kendaraan dinas baru.
Donny menjelaskan hal itu sesuai surat Menteri Keuangan nomor S75/MK02/2025 tentang tindak lanjut efisiensi belanja K/L dalam pelaksnaan APBN TA 2025 dan penyampaian Direktur Anggaran bidang Polhukhankam BA GUN Itjen Kementerian Keuangan pada rapat daring pada 11 Februari 2025 pukul 23.15 WIB.
Donny menjelaskan terdapat tiga penekanan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait hal itu.
Pertama, rupiah murni diprioritaskan untuk memenuhi layanan kepegawaian dan belanja operasional perkantoran.
Kedua, agar kegiatan yang sifatnya layanan publik termasuk biaya dari sumber non rupiah murni dapat dipenuhi.
Keriga, tidak boleh ada kegiatan pembangunan baru dan kegiatan yang belum selesai agar dilanjutkan pada tahun berikutnya.
Donny merinci efisiensi anggaran dan TNI sebesar Rp26,993 triliun itu terbagi menjadi jenis belanja, Unit Organisasi (UO), dan sumber dana.
Menurut jenis belanja, kata Donny, pertama belanja pegawai tidak dilakukan efisiensi.
Kedua, lanjut dia, belanja barang sebesar Rp10,94 triliun.
