Bahas RUU Perkoperasian, Fraksi Nasdem Dorong Koperasi Masuk Rantai Pasok Global
Dibandingkan dengan negara lain seperti Kanada dan Amerika Serikat, akses pendanaan koperasi di Indonesia masih tertinggal dari lainnya.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Bidang Ekonomi Partai Nasdem, Millie Lukito, mendorong agar Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok global agar lebih kompetitif dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.
Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Fraksi Partai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).
Hadir sejumlah narasumber antara lain Kartiko Adi Wibowo, Ketua Harian Forum Koperasi Indonesia (Forkopi), Henra Saragih, Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi, Prof. Dr. Euis Amalia. M.Ag, Guru Besar Ilmu Ekonomi Islam FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Koperasi adalah pilar ekonomi kerakyatan yang harus berdaulat. Jika tidak terintegrasi ke pasar global, koperasi akan sulit berkembang dan menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks," ujar Millie.
Baca juga:
Menurutnya, dibandingkan dengan negara lain seperti Kanada dan Amerika Serikat, akses pendanaan di Indonesia masih tertinggal.
Di Kanada, mendapat dukungan dari bank dan modal ventura, sementara di AS ada program pendanaan nasional seperti USDA Coop. Sementara Indonesia masih mengandalkan untuk mencari pendanaan secara mandiri.
Selain itu, belum ada insentif pajak dan mekanisme investasi yang jelas untuk mendukung pertumbuhan di sektor strategis seperti agribisnis, energi, dan UMKM.
"Kalau kita ingin lebih maju, regulasi harus fleksibel, ada insentif pajak, kemudahan ekspor, dan skema pendanaan yang kuat. Pemerintah jangan hanya jadi regulator, tapi juga fasilitator," jelas Millie.
Salah satu strategi utama yang diusulkan adalah pembentukan Bank Koperasi Nasional yang dapat memberikan pembiayaan ekspor.
Selain itu, perlu mengakses dana dari lembaga internasional seperti IFC dan ADB, serta masuk ke program pendanaan hijau yang didukung investor global.
Di sisi kemitraan, Indonesia didorong untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan multinasional seperti Unilever, Nestlé, dan Starbucks, serta terhubung dengan platform digital global seperti Alibaba dan Amazon.
Pemerintah juga perlu membantu mendapatkan sertifikasi internasional seperti Fair Trade dan ISO, yang dapat meningkatkan daya saing di pasar ekspor.
"Branding juga penting. Kita harus mengkampanyekan ‘Indonesia Cooperative Export’ agar produk dikenal luas. Digitalisasi, fintech, dan pemasaran berbasis media sosial harus diperkuat," tambah Millie.
Sementara itu, Ketua Harian Forum Koperasi Indonesia (Forkopi), Kartiko Adi Wibowo, menegaskan pentingnya revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian agar menjadi payung hukum yang lebih kuat dan melindungi gerakan di Indonesia.
