Bank Jatim Perkuat Sinergi dengan DJPb Kemenkeu Kelola Kas Negara

Jakarta (beritajatim.com) – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Kamis (23/1). Acara berlangsung di Gedung AA Maramis, Jakarta, dengan Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti sebagai pihak penandatangan. Pada kesempatan yang sama, Bank Jatim juga menerima penghargaan sebagai Terbaik Mitra Transaksi Treasury Dealing Room Tahun 2024 kategori Bank Pembangunan Daerah dari DJPb.

Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman, menjelaskan bahwa perjanjian kerja sama ini mencakup berbagai aspek pengelolaan keuangan negara. Di antaranya adalah:

• Penyaluran gaji aparatur sipil negara, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara secara terpusat.
• Pelaksanaan penerimaan negara secara elektronik melalui collecting agent.
• Pengelolaan rekening pemerintah milik satuan kerja kementerian/lembaga.
• Implementasi Global Master Repurchase Agreement (GMRA) Indonesia.

“Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan diharapkan dapat menyederhanakan serta mengintegrasikan pengelolaan kas negara,” ujar Busrul.

Sebagai Mitra Transaksi Treasury Dealing Room terbaik, Bank Jatim mendapat apresiasi atas kontribusinya. Busrul menyampaikan rasa terima kasih kepada nasabah setia yang terus mempercayai layanan Bank Jatim. Ia berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus memberikan pelayanan optimal, khususnya dalam pengembangan transaksi treasury yang profitable dan terukur.

“Kami akan terus mendukung pemerintah Indonesia, memperkaya produk keuangan, dan senantiasa memberikan solusi finansial kepada nasabah,” tambahnya.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, menyoroti perkembangan pengelolaan kas negara yang semakin modern dan berbasis digital. Pada 2024, sistem penerimaan negara mencatat lebih dari 100 juta transaksi, sementara pengeluaran negara melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) mencapai 5,6 juta dokumen.

“Dengan APBN 2025 sebesar Rp3.600 triliun, sepertiganya dialokasikan untuk daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya peran perbankan dalam memastikan kelancaran transaksi, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran negara,” ujar Astera. [rea/beq]