Bansos dan Makan Gratis Disebut yang Membuat Tingkat Kepuasan Pemerintahan Prabowo Capai 80,09 Persen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, meyakini dan program Makan Bergizi Gratis membuat tingkat kepuasan pemerintahan capai 80,09 persen.

Diketahui berdasarkan hasil survei opini publik yang dilakukan , 4-10 Januari 2025.

Sebanyak 80,09 persen responden yang tersebar di 38 provinsi menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Sebaliknya 19,1 persen yang menyatakan tidak puas.

"Jika kita menggunakan hasil survey yang menyebut 100 hari menjelang pemerintahan Prabowo-Gibran tingkat kepuasan mencapai 80,09 persen maka sudah dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak perlu melakukan hal-hal signifikan lainnya," kata Ray, Minggu (26/1/2025). 

Selama bansos, makan siang, tunjangan sana sini dilakukan, kata Ray, tingkat kepuasan akan terjaga di kisaran 80%. 

"Jika hal ini dapat dipertahankan, bisa jadi hingga 5 tahun ke depan, maka tingkat kepuasan akan selalu tinggi," terangnya. 

Maka dengan begitu, dinilainya isu-isu soal pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang adil, reformasi institusi polisi, dan sebagainya, bukanlah isu-isu utama bangsa dan negara. 

"Isu-isu seperti ini dapat ditutupi dengan pencapaian program populis seperti bansos, makan bergizi, tunjangan sana sini, dan sebagainya. Inti program ini hanya satu: kita memiliki ketahanan ekonomi untuk menopang seluruh program-program populis ini," terangnya. 

Atas hal itu ia menilai perlu dilakukan penghematan.

Langkah memangkas belanja birokrasi dan pejabat sudah tepat. 

"Tapi, tentu saja, tidak akan cukup. Langkah lainnya perlu juga dilakukan seperti pemangkasan jumlah kementerian dan turunannya. Termasuk di dalamnya para pembantu juru bicara dan sejenisnya," lanjutnya. 

Fungsi mereka dinilainya sudah tidak terlalu relevan dan signifikan. Pola bagi bansos, makanan bergizi, tunjangan sana-sini, dan sebagainya jauh lebih efektif memelihara tingkat kepuasan dari pada jubelan juru bicara istana. 

Baca juga:

"Lalu, apakah kita akan sampai ke target Indonesia emas 2030? Jawabannya jauh dari harapan. Survey itu hanya memotret bagaimana kepuasan rakyat dicapai, bukan bagaimana mestinya mengelola Indonesia mencapai Indonesia Emas 2030. Kalau hanya mengejar kepuasan rakyat saja, polanya sudah ditemukan. Bahkan sejak 5 tahun sebelumnya. Di mulai dari era Presiden Jokowi," tandasnya.