Berlaku 30 Januari, Pemerintah Sederhanakan Proses Penagihan Utang Bea dan Cukai Lewat Aturan Ini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penagihan Utang Kepabeanan dan Cukai.

Diundangkan pada 31 Desember 2024, peraturan ini akan mulai berlaku pada 30 Januari 2025.

Aturan baru ini menyempurnakan tata kelola kepabeanan dan cukai, memperluas cakupan objek penagihan, serta menyederhanakan seperti pemblokiran dan penyitaan harta.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Budi Prasetiyo, penyusunan PMK 115 Tahun 2024 didasari oleh kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan kepabeanan dan cukai. 

Kebijakan ini selaras dengan Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Cukai, dan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UUPPSP), serta diselaraskan dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait penagihan pajak.

Baca juga:

“Aturan ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mempermudah proses penagihan, sehingga mampu mendukung optimalisasi penerimaan negara,” katanya, dikutip dari laman resmi Dirjen , Kamis (23/1/2025).

Budi mengatakan, PMK Nomor 115 Tahun 2024 memuat sejumlah pengaturan yang mencakup tiga aspek utama, yaitu prinsip penagihan, pelaksanaan penagihan, dan ketentuan pendukung. Penjelasannya, terkait prinsip penagihan, PMK ini memuat perluasan cakupan objek penagihan, pengaturan tugas dan wewenang jurusita, serta pembagian subjek utang.

Bea Cukai memainkan peran strategis dalam mendukung penerbitan dan implementasi PMK Nomor 115 Tahun 2024. 

Sesuai perannya, kata Budi, dapat memastikan regulasi ini mampu mendukung dunia usaha dengan memberikan kepastian hukum dan efisiensi proses penagihan, menjaga kelancaran arus perdagangan, melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan atau manipulasi terkait , dan menjalankan peran vital dalam mengoptimalkan penerimaan negara melalui mekanisme penagihan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

“Dengan implementasi PMK ini, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kepentingan negara, pelaku usaha, dan masyarakat,” ujar Budi.

Ia juga mengimbau seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendukung implementasi PMK 115/2024. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola penagihan yang lebih terstruktur dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik serta pembangunan nasional.

“Kami berharap dukungan penuh dari semua pihak untuk menyukseskan implementasi PMK Nomor 115 Tahun 2024, demi menciptakan tata kelola penagihan yang transparan, akuntabel, dan efisien.”