Apa yang Terjadi Setelah AS Mundur dari Perjanjian Paris?
REPUBLIKA.CO.ID,WASHINGTON — Salah satu langkah pertama yang dilakukan Donald Trump usai dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) adalah mengeluarkan AS dari Perjanjian Paris. Pengamat dan diplomat menilai dampak mundurnya...
REPUBLIKA.CO.ID,WASHINGTON — Salah satu langkah pertama yang dilakukan usai dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) adalah mengeluarkan AS dari Perjanjian Paris. Pengamat dan diplomat menilai dampak mundurnya AS dari kesepakatan iklim global kali ini jauh lebih buruk dibanding tahun 2017.
Dampaknya akan meningkatkan pemanasan global, menahan pendanaan iklim AS, dan mempersulit investor dalam menavigasi perbedaan peraturan Eropa dan AS. Butuh waktu satu tahun sampai AS benar-benar keluar dari Perjanjian Paris, lebih cepat dari sebelumnya yang membutuhkan 3,5 tahun.
Namun sejak 2017 dampak jauh lebih ekstrem. Tahun lalu menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat. Pertama kalinya rata-rata suhu bumi di atas 1,5 derajat dari masa pra-industri, panas yang dibatasi Perjanjian Paris.
"Kami melihat kemungkinan yang sangat besar 1,5 derajat akan terlampaui, yang mana tentu membutuhkan upaya iklim global yang lebih ambisius," kata profesor hukum University of Oslo Christina Voigt, Rabu (21/1/2025).
Dalam satu dekade terakhir, iklim global 1,3 derajat Celsius lebih panas dari masa pra-industri dan berada dalam jalur mencapai 2,7 derajat Celsius lebih panas pada akhir abad ini. Tapi masih lebih rendah dibanding proyeksi sebelum negara-negara menyepakati pada tahun 2015 yang sebesar 4 derajat Celsius.
Kesepakatan di Perjanjian Paris bersifat sukarela. Tapi Trump diperkirakan akan mencabut semua rencana AS dan juga keringanan pajak yang diterapkan pemerintahan Joe Biden untuk proyek-proyek pemangkasan emisi.
"(Semua ini) akan membahayakan pencapaian target suhu bumi yang ditetapkan di Perjanjian Paris," kata profesor hukum Columbia Law School Michael Gerrad.
Mantan negosiator iklim Prancis Paul Watkinson yakin keputusan Trump akan mempengaruhi negara-negara lain. Sejumlah negara bagian AS mengatakan akan melanjutkan aksi penanggulangan perubahan iklim.
Data pemerintah AS menunjukkan, terlepas dari politik, energi bersih di masa jabatan Trump yang pertama mendorong perekonomian Texas. Perluasan pembangkit tenaga surya dan angin di negara bagian yang dikuasai Partai Republik itu melonjak tajam pada tahun 2020.
Namun Trump sudah mengambil langkah untuk mencegah hal tersebut kembali terjadi. Ia mencabut sejumlah izin pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai dan target-target kendaraan listrik Biden. Saat ini AS bertanggung jawab atas 13 persen emisi karbon dioksida dunia. Tapi paling bertanggung jawab atas sebagian besar karbon dioksida yang dilepaskan sejak masa Revolusi Industri.
Sebagai bagian dari langkah keluar dari Perjanjian Paris, Trump memerintahkan penghentian semua dana yang disepakati di perundingan iklim PBB. Hal ini dapat menghilangkan dana 11 miliar dolar AS bagi negara-negara miskin untuk membantu mereka mengatasi perubahan iklim.
Berdasarkan dari data OECD, dana yang digelontorkan negara-negara kaya untuk pendanaan iklim negara-negara berkembang pada tahun 2022 mencapai 116 miliar dolar AS. Itu belum termasuk pendanaan iklim dalam negeri pemerintah Biden.
Lembaga riset non-profit, Climate Policy Initiative mencatat total pengeluaran iklim AS, baik sumber daya domestik maupun luar negeri dari sektor swasta dan publik, meningkat menjadi 175 miliar dolar per tahun selama periode 2021-2022. Peningkatan ini didorong Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) yang disahkan Biden pada tahun 2022.
IRA bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim dengan memberikan insentif dan dukungan finansial pada proyek-proyek yang berfokus pada keberlanjutan dan pemangkasan emisi karbon.
sumber : Reuters