Bukan Hanya Pagar Laut Tangerang, KKP Klaim Sudah 196 Kali Segel Pemanfaatan Ruang Laut Tak Sesuai
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan penyegelan terhadap pagar laut di Tangerang Banten bukan kali pertama.
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan penyegelan terhadap pagar laut di Tangerang Banten bukan kali pertama.
Dennis Destriyawan/Tribunnews.com
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan penyegelan terhadap di kawasan perairan di Kabupaten , , bukan kali pertama.
Ia menjelaskan, pihaknya sudah ratusan kali melakukan penyegelan terhadap pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan zonasi.
"Kita sudah melakukan ratusan kali penyegelan itu. Tidak hanya di sini, di seluruh Indonesia kita sudah melakukan penyegelan. Kalau enggak salah ada 196 kasus yang kita lakukan cuma tidak terberitakan seperti ini," ujar Trenggono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Dia pun mencontohkan penyegelan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Batam.
Saat itu, pemanfaatan ruang laut berupa reklamasi diduga menghancurkan hutan mangrove.
Baca juga:
"Kita tindak padahal sudah ada RL-nya tetapi tidak sesuai," jelasnya.
Lebih lanjut, Trenggono menambahkan pihaknya tidak bisa tiba-tiba melakukan pembongkaran terhadap pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai.
Sebab, pembongkaran membutuhkan uang yang tidak sedikit.
Baca juga:
"Jujur saja ketika melakukan membongkar kan memang ada budgetnya juga. Kalau kita dipertanyakan oleh bapak ibu di sini itu budgetnya dari mana nanti jadi temuan BPK itu siapa yang bertanggung jawab kan pusing," jelasnya.
"Kalau belum ada keputusan karena nanti keputusan itu begitu ditemukan siapa yang mau memasang dan kemudian ketahuan denda selain denda juga dia harus membongkar yang bersangkutan yang harus membongkar bukan kita yang membongkar itu salah satunya," ujarnya.
-
"); $(".loading").show(); var newlast = getLast;
$.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?",
{start: newlast,section:'1',img:'thumb2'}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast
= newlast + 1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = "
"; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) {
var img = "
- "+img+" "); } else{ $("#latestul").append('
- '); $("#test3").val("Done"); return false; } }); $(".loading").remove(); }); } else if (getLast > 150) { if ($("#ltldmr").length == 0){ $("#latestul").append('
- '); } } } }); }); function loadmore(){ if ($("#ltldmr").length > 0) $("#ltldmr").remove(); var getLast = parseInt($("#latestul > li:last-child").attr("data-sort")); $("#latestul").append(""); $(".loading").show(); var newlast = getLast ; if($("#test3").val() == 'Done'){ newlast=0; $.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest", function(data) { $.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast = newlast + 1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = " "; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) { var img = "
- "+img+" "); }else{ return false; } }); $(".loading").remove(); }); } else{ $.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?", {start: newlast,section:sectionid,img:'thumb2',total:'40'}, function(data) { $.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast = newlast+1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = " "; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) { var img = "
- "+img+" "); }else{ return false; } }); $(".loading").remove(); }); } }