Curhatan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal Sulitnya Kontrol Harga Elpiji di Warung Eceran
Namun yang menjadi masalah, Bahlil mengaku pemerintah kesulitan mengontrol gas LPG subsidi itu saat terdistribusi ke warung pengecer.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), betapa sulitnya pemerintah dalam mengontrol harga khususnya di eceran.
Hal ini dikatakan Bahlil saat mengecek langsung pangkalak gas elpiji di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat pada Selasa (4/2/2025).
Baca juga:
Menurutnya, banyak pengecer yang menjual harga elpiji 3 kilogram hingga Rp25 ribu. Padahal, dengan bantuan subsidi pemerintah, harga jual ke masyarakat hanya Rp15 ribu.
"Harga di tingkat masyarakat harusnya per kilogram tidak lebih dari 5 ribu. Artinya satu tabung harusnya cuman 15 ribu karena subsidi negara per tabung itu Rp36.000," ucap Bahlil.
Baca juga:
"Artinya kalau (dijual) Rp25.000 kan berarti subsidi kita berpotensi besar untuk tidak tepat sasaran," sambungnya.
Untuk itu, Bahlil menyebut pemerintah berupaya untuk menata sistem pasokan dari Pertamina, agen, pangkalan hingga ke masyarakat.
Menurut Bahlil, pasokan dari Pertamina hingga agen masih bisa dikontrol oleh pemerintah. Baik dari segi siapa yang beli dan harga jual.
Namun yang menjadi masalah, Bahlil mengaku pemerintah kesulitan mengontrol LPG subsidi itu saat terdistribusi ke pengecer.
Oleh sebab itu, pemerintah saat ini berupaya membenahi regulasi agar subsidi LPG 3 kg bisa tepat sasaran.
"Kalau dari pangkalan ke pengecer, nah pengecer ini yang nggak bisa Pertamina kontrol, harganya dan siapa yang beli. Bahkan ada sebagian yang dioplos untuk dijual ke industri. Masa barang subsidi dijual ke industri, itulah lahir aturan ini untuk pengecer. Sementara kita waktu kemarin aturannya kita batasi beli di pangkalan. Tapi apakah kemudian pengecer ini tidak kita libatkan? Kita libatkan karena mereka garda terdepan yang menghubungkan pangkalan dan masyarakat," ungkap dia.
Sebelumnya, Bahlil kembali mengaktifkan para pengecer elpiji 3 Kg setelah terjadinya polemik dalam beberapa hari terakhir.
Hal ini sesuai dengan intruksi Presiden RI Prabowo Subianto dengan tujuan agar elpiji tepat sasaran.
"Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh indonesia, dengan nama sub-pangkalan," kata Bahlil di pangkalan elpiji di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat, Selasa (4/1/2025).
Bahlil mengatakan pihaknya bekerja sama dengan PT Pertamina akan membekali para pengecer ini dengan sebuah aplikasi untuk memonitor penjualan elpiji khususnya ukuran 3 kg.
Baca juga:
"Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi subpangkalan tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian formal agar mereka bisa menjadi UMKM," tuturnya.
Dalam hal ini, Bahlil berharap nantinya harga elpiji di para pengecer ini bisa stabil atau tidak ada lonjakan harga yang jauh dari agen maupun pangkalan.
"Sebenarnya rakyat itu mendapatkan harga LPG harusnya maksimal 19 ribu. Itu udah paling mahal itu. Karena harusnya itu negara itu mensubsidi itu sampai dengan 12 ribu. Jadi satu tabung itu negara kasih ke agen ya Pak ya, itu sekitar 12 ribu sampai 13 ribu," tuturnya.
"Agen baru ke Pangkalan itu 16 ribu. Sampai ke Pengecer harusnya 19 ribu maksimal, 18 ribu, 19 ribu," sambungnya.