Investor Pro-Iklim Desak Uni Eropa Tidak Lemahkan Aturan Ramah Lingkungan

Kelompok investor pro-iklim dengan dana kelolaan sebesar 6,6 triliun euro (Rp 101,26 kuadriliun) mendesak untuk tidak melemahkan peraturan-peraturan keberlanjutannya. Desakan ini muncul di saat Komisi Uni Eropa tengah menyusun rencana untuk memangkas birokrasi di seputar keuangan hijau.

Pada bulan ini, Komisi Eropa akan menerbitkan sebuah proposal untuk menyederhanakan persyaratan pelaporan kebijakan-kebijakan keberlanjutan. Beberapa perusahaan mengeluhkan kebijakan tersebut terlalu rumit.

Kelompok-kelompok investor yang termasuk Kelompok Investor Institusional untuk Perubahan Iklim (IIGCC), Forum Investasi Berkelanjutan Eropa, dan Prinsip-prinsip untuk Investasi yang Bertanggung Jawab mengatakan pengerjaan ulang aturan-aturan tersebut secara menyeluruh dapat menjadi bumerang. Perubahan ini dinilai menghambat investasi di industri-industri yang sedang berusaha untuk ditarik oleh Eropa.

“Membuka kembali peraturan-peraturan ini secara keseluruhan berisiko menciptakan ketidakpastian peraturan. Pada akhirnya dapat membahayakan tujuan Komisi Eropa untuk mengarahkan kembali modal untuk mendukung Kesepakatan Hijau Eropa,” kata pernyataan tersebut, yang juga ditandatangani oleh para investor termasuk AXA Investment Managers dan L&G Asset Management, seperti dikutip Reuters, Selasa (4/2).

Komisi Eropa berencana menyederhanakan peraturan-peraturan pelaporan keberlanjutan perusahaan-perusahaan Uni Eropa. Aturan-aturan uji tuntas ini mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk memeriksa masalah-masalah hak-hak asasi manusia dan lingkungan hidup di dalam rantai suplai mereka, serta kebijakan ketiga yang mengklasifikasikan investasi-investasi yang ramah-iklim.

Langkah ini bertujuan untuk memberikan tawaran balasan terhadap janji Presiden AS Donald Trump untuk menghapus regulasi, dan menanggapi seruan dari industri yang sedang kesulitan untuk memangkas birokrasi.

Para pejabat Uni Eropa mengatakan proposal tersebut akan mencakup perubahan terbatas untuk meringankan beban pelaporan bagi usaha kecil. Namun beberapa negara anggota, termasuk Jerman dan Perancis, menginginkan Uni Eropa melangkah lebih jauh dan menunda penerapan peraturan tersebut.

Leo Donnachie, manajer kebijakan senior di IIGCC, mengatakan hilangnya akses terhadap informasi mengenai kredensial keberlanjutan perusahaan dapat menghalangi investasi hijau karena Eropa berlomba-lomba untuk bersaing dengan Cina dan AS dalam hal teknologi bersih.

“Investor membutuhkan akses ke informasi ini untuk membuat keputusan,” ujarnya.

Para pemain industri lainnya tidak setuju dengan pendapat IIGCC. "Persyaratan data yang ada saat ini terlalu membebani industri,” ujar Patricia Volhard, Kepala Praktik Regulasi Dana Eropa di firma hukum Debevoise & Plimpton.

Mantan Kepala Bank Sentral Eropa Mario Draghi mengatakan Uni Eropa membutuhkan investasi tahunan hingga 800 miliar euro (Rp 13,5 kuadriliun) untuk mengimbangi rival-rival ekonominya.

Donnachie mengatakan Komisi Eropa harus mempertimbangkan untuk merampingkan bagian-bagian teknis dari aturan-aturan keberlanjutan. Penundaan atau perombakan terhadap aturan-aturan tersebut akan menciptakan ketidakstabilan yang tidak diinginkan.