Komisi I DPR setujui Kemenhan-TNI terima dua kapal patroli dari Jepang

Jakarta (ANTARA) - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui permohonan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menerima hibah dua kapal patroli dari Jepang.

"Komisi I DPR RI menyetujui penerimaan hibah kapal patroli dari Official Security Assistance (OSA) Jepang sebagaimana surat Menhan RI kepada Ketua DPR RI Nomor B/2573/M/XII-2024 tanggal 27 Desember 2024," kata Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto pada Rapat Kerja bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan tiga Kepala Staf TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa terdapat sejumlah urgensi untuk menerima dua kapal patroli dari Jepang tersebut.

Pertama, kapal tersebut penting untuk menjaga delapan choke point atau titik sempit di wilayah Indonesia.

"Ini penting sekali untuk diketahui karena sebagaimana suatu rumah kalau pintu-pintunya tidak dijaga bisa kemasukan maling," kata Menhan.

Baca juga:

Kedua, alat utama sistem senjata (alutsista) tersebut sesuai dengan kebutuhan Indonesia karena kapal itu memiliki panjang 18 meter, lebar 5 meter, dan kecepatan mencapai 40 knot, serta berkapasitas sebanyak dua awak kapal dan 14 penumpang.

"Sebetulnya ini menjadi spesifikasi yang kami dengan senang hati menerima hibah dari Pemerintah Jepang," ujarnya.

Selain itu, Menhan mengatakan ada empat aspek penting dalam penerimaan dua kapal patroli tersebut, yakni strategis, politis, teknis, dan efisiensi.

Baca juga:

Pada kesempatan sama, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menjelaskan bahwa dua kapal patroli tersebut memenuhi kebutuhan patroli yang lebih efektif dan efisien di wilayah pesisir, perairan teritorial, ataupun perairan wilayah Indonesia.

Panglima menjelaskan alutsista tersebut dapat memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap keamanan laut Indonesia.

Lalu dari aspek ekonomi dapat menghemat biaya pengadaan, efisiensi biaya operasional, dan optimasi alokasi anggaran.

Kemudian aspek politis, memiliki dampak terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan Jepang sehingga berdampak pada stabilitas politik dalam negeri.

"Aspek geografis, memberikan efek pengganda dalam mengamankan wilayah pesisir Indonesia sekaligus memantau lalu lintas maritim, serta keberadaan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia)," kata Agus.

Baca juga:

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025