Nasaruddin Umar sisir anggaran Kemenag demi efisiensi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama Nasaruddin Umar akan terus melakukan penyisiran anggaran Kementerian Agama terkait efisiensi sesuai dengan Instruksi Presiden Prabowo Subianto Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga.

Dalam Inpres serta Surat Menteri tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga, untuk Kementerian Agama diminta melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp14.284.062.000.000. Namun hasil penyisiran belum mencukupi target yang ditentukan Kementerian Keuangan.

"Berdasarkan kriteria dan identifikasi diperoleh besaran Rp7.279.475.129.000. Hal ini mengharuskan kami untuk melakukan penyesuaian kembali agar dapat memenuhi target efisiensi dengan kriteria yang sama, namun melakukan ekspansi pada identifikasi rencana efisiensi," ujar Menag saat Raker dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Senin.

Anggaran tersebut didapat dengan memperhitungkan ketersediaan sebagian anggaran untuk operasional yang bersifat kebutuhan dasar, pengalihan pagu ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), dan sumber dana hanya dari belanja rupiah murni.

Baca juga:

Menurut Menag, jika melihat tuntutan efisiensi sebesar Rp14 triliun penyesuaian anggaran akan berdampak pada beberapa program dan kegiatan prioritas.

Kegiatan prioritas tersebut antara lain layanan keagamaan, seperti penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M, penguatan moderasi beragama, pengukuhan kerukunan umat potensi ekonomi berbasis agama, pembinaan perkawinan, bantuan rumah ibadah, dan digitalisasi layanan keagamaan.

Selain itu, bidang pendidikan seperti pemberian bantuan pemerintah bidang pendidikan, termasuk beberapa kegiatan yang selama ini menjadi prioritas seperti BOS, BOPTN, PPG, dan bantuan beasiswa peserta didik dan pendidik.

Selain itu, perihal peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan penuntasan rehabilitasi madrasah dan lembaga keagamaan, dan pengembangan kompetensi guru dan dosen juga bisa terdampak efisiensi.

Namun demikian, Menag mengungkapkan bahwa efisiensi yang digagas oleh Presiden ini bukan tanpa alasan. Kementerian Agama sebagai turunan dari eksekutif akan tetap mendukung program ini.

"Inpres ini baru minggu lalu, namun kami baru bisa menghemat Rp7 triliun. Dan kami harus peras lagi. Kami akan lanjutkan dana yang bisa kami kurangi. Selanjutnya bisa kami sampaikan ke komisi VIII DPR," ujar Menag.

Ia pun meminta dukungan semua pihak terkait pengalokasian anggaran ini. Menag mengingatkan bahwa Kemenag merupakan instansi vertikal, yang satuan kerjanya mulai dari pusat hingga ke KUA.

Artinya, ada beberapa anggaran yang jika dihilangkan akan berdampak langsung ke masyarakat.

Menag pun meyakinkan para anggota DPR dan masyarakat bahwa program efisiensi ini tidak akan membuat semangat kendur.

"Pendiri bangsa ini tanpa APBN bisa berbuat banyak, hanya karena dikurangi Rp14 triliun saya kira masih bisa berbuat banyak untuk masyarakat," ujar Menag.

Baca juga:

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025