Hamas Peringatkan Israel Konsekuensi Jika Langgar Gencatan Senjata 

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Sayap militer Hamas, Brigade al-Qassam, menyatakan akan mematuhi kesepakatan gencatan senjata dengan Israel yang mulai berlaku pada Ahad (19/1/2025). Namun mereka mengingatkan, setiap potensi pelanggaran kesepakatan oleh Israel, bakal menempatkan warga Israel yang masih ditawan dalam bahaya.

"Semuanya tergantung pada komitmen musuh. Pelanggaran dari pihak pendudukan (Israel) akan membahayakan proses tersebut," ujar Juru Bicara Brigade al-Qassem, Abu Ubaida, Ahad. 

Dia pun mendorong para mediator, dalam hal ini Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat (AS), agar memastikan kesepakatan gencatan senjata tetap terlaksana seperti yang telah dinegosiasikan.

"Kami ingin berhasil dalam semua tahap perjanjian, rinciannya, dan waktunya untuk menyelamatkan nyawa rakyat kami dan mencapai tujuan mereka, dan kami mendesak para mediator untuk memaksa musuh mematuhinya," ujar Abu Ubaida.

Pada Ahad, Hamas membebaskan tiga warga Israel yang menjadi tawanan mereka. Ketiganya adalah perempuan dengan nama Romi Gonen, Doron Steinbrecher, dan Emily Damari. Komite Internasional Palang Merah menjadi perantara penyerahan ketiga perempuan tersebut dari Hamas kepada Israel. 

Sebagai imbalannya, Israel harus membebaskan 90 warga Palestina yang ditahan di penjara Israel di Tepi Barat. Mereka terdiri dari 69 perempuan dan 21 remaja laki-laki. 

Kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas terdiri dari tiga fase dan bakal berlangsung selama 90 hari. Jika kesepakatan berjalan mulus, Israel bakal mundur sepenuhnya dari Gaza dan Hamas akan membebaskan semua warga Israel yang menjadi tawanan. Jasad dari tawanan yang terbunuh akibat serangan Israel juga bakal dikembalikan. 

Setelah kesepakatan gencatan senjata tuntas dilaksanakan, proses rekonstruksi Gaza, yang diperkirakan memakan waktu tiga hingga lima tahun, akan dimulai. Proses tersebut bakal diawasi komunitas internasional. 

Pada Ahad atau hari pertama gencatan senjata, truk-truk pengangkut bantuan kemanusiaan, mulai memasuki Gaza. Bantuan tersebut sangat dinantikan warga Gaza. Hal itu mengingat agresi Israel, yang dimulai sejak Oktober 2023, telah menghancurkan berbagai infrastruktur vital di wilayah tersebut. 

"Upaya besar-besaran telah dilakukan selama beberapa hari terakhir dari para mitra kemanusiaan untuk memuat dan mempersiapkan penyaluran gelombang bantuan ke seluruh Gaza," ungkap Plt Kepala Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) Jonathan Whittall saat mengumumkan telah masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza lewat akun X-nya. 

Pada Sabtu (18/1/2025), Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty sempat menyampaikan bahwa kesepakatan gencatan senjata Hamas-Israel akan memungkinkan masuknya 600 truk pengangkut bantuan, termasuk 50 truk bahan bakar, ke Gaza setiap hari. 

Sementara itu, beberapa menteri sayap kanan Israel masih belum sepenuhnya menerima kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dilaporkan telah mengundurkan diri dari pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.