HGB 656 Hektare di Atas Laut Surabaya-Sidoarjo, Pengamat: Minim Transparansi

Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat politik dan sosial Universitas Negeri Malang, Abdul Kodir Addakhil, menyoroti temuan Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 656 hektare di atas laut wilayah Surabaya-Sidoarjo. Ia menilai kasus ini mencerminkan lemahnya transparansi dalam proses penataan ruang dan pengabaian partisipasi publik.

“Penataan ruang dan wilayah sebagai panglima pembangunan seharusnya mengedepankan pelibatan masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 60 UU Penataan Ruang, namun sayangnya, proses tersebut terlihat diabaikan,” ujar Abdul Kodir saat dihubungi, Rabu (22/1/2025).

Menurutnya, penataan ruang memiliki tujuan utama untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, kasus seperti ini menunjukkan ketidakterbukaan pemerintah dalam pengelolaan tata ruang, yang justru dapat menimbulkan ketidakadilan dan keresahan di tengah masyarakat.

“Ketidakterbukaan ini menjadi bukti nyata bahwa tata kelola ruang belum berjalan sebagaimana mestinya. Ini harus menjadi perhatian serius karena masyarakat memiliki hak untuk terlibat,” tegasnya.

Abdul Kodir juga menyerukan pentingnya evaluasi terhadap kemungkinan adanya kasus serupa di kawasan pesisir lainnya di Jawa Timur. Ia mengingatkan bahwa pemberian hak penguasaan atas wilayah perairan, seperti HGB ini, dapat bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK tahun 2010.

“Diperlukan langkah konkret untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi HGB lain di kawasan pesisir. Jangan sampai tata ruang yang seharusnya berfungsi untuk kepentingan bersama justru melanggar konstitusi,” tutupnya. [asg/beq]