Istana Bicara 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran Hingga Kado Ultah Untuk Rakyat Bulan Depan
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi berbicara soal kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia berbicara soal kinerja 100 hari pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sebelumnya, Hasan mengungkapkan Presiden Prabowo tidak menyampaikan arahan terkait 100 hari kerja Kabinet Merah-Putih kepada jajarannya.
Ia mengatakan tidak ada patokan dari presiden.
Namun demikian, Hasan mengatakan presiden memiliki kerangka kerja selama lima tahun yang meliputi visi-misi, Program Asta Cita, Program Prioritas, dan Program Hasil Terbaik Cepat.
Program 5 tahun tersebut, lanjut dia, diturunkan menjadi program tahunan.
Hal itu diungkapkannya saat wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Kantor Redaksi Tribunnews.com, Jakarta pada Kamis (23/1/2024).
"Jadi memang kita tidak menggunakan terminologi 100 hari. Walaupun kita tidak bisa melarang teman-teman media, karena sudah kebiasaan ya peringatan 100 hari ini. Walaupun lagi-lagi saya tekankan kita memang tidak punya patokan 100 hari, arahannya seperti itu," ujar Hasan.
Baca juga:
Namun Hasan menjelaskan, selama tiga bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran bisa bekerja relatif cepat.
Dalam dua pekan pertama setelah dilantik, ia mencatat Presiden sudah bisa menandatangani peraturan pemerintah terkait pemutihan utang UMKM, kooperasi, petani, dan nelayan yang tidak sanggup mereka bayar.
Dengan demikian, mereka bisa mengakses lagi layanan perbankan mengingat selama ini mereka tak bisa mengakses karena tidak sanggup membayar utangnya atau karena agunannya berupa tanah di pesisir sudah tergenang banjir rob dan tak bisa lagi diakses.
"Itu presiden kasih kado itu pemutihan utang mereka. Dan secara bertahap 6 bulan ke depan ya mulai dari Januari sampai beberapa bulan ke depan itu akan ada yang diputihkan," ucap dia.
Baca juga:
"Kayaknya bulan Januari ini ada Rp2,4 triliun tuh yang diputihkan, untuk bulan ini saja. Tapi ini kan mungkin di atas Rp10 triliun totalnya nih utang-utang yang macet dan tidak bisa dibayarkan oleh orang-orang kecil ini," lanjutnya.
Selain soal pemutihan utang, presiden juga mengeluarkan kebijakan kenaikan PPN yang hanya diperuntukkan bagi barang mewah.
Ia menyatakan kebijakan itu melegakan masyarakat.
