Istana Ingatkan OPM yang Ganggu Program MBG akan Berhadapan dengan TNI dan Polri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan berhadapan dengan aparat TNI dan Polri jika melakukan ancaman terhadap sekolah di Papua yang menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasan memastikan pelaksanaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua tetap berjalan, meskipun sekolah penerima manfaat mendapatkan ancaman dari OPM.

"MBG adalah program universal yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua. Kalau ada ancaman-ancaman seperti itu, mereka akan berhadapan dengan TNI/Polri," kata Hasan dalam pesan tertulis di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Pernyataan Hasan itu merespons terhadap aksi penolakan MBG oleh aliansi sejumlah pelajar di wilayah Papua, dan kaitannya dengan potensi ancaman kelompok kriminal bersenjata (KKB) di dalamnya. Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan tidak mempedulikan isu politik yang coba dihembuskan terhadap pelaksanaan MBG di Papua sebab program tersebut merupakan tugas kemanusiaan.

Merespons situasi yang belum kondusif di Papua, Sjafrie mengatakan pihaknya menerjunkan personel TNI Angkatan Darat (AD) dalam pelaksanaan pada unit-unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Karena kan situasi ini belum bagus, belum kondusif. Jadi kami perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat," ucapnya.

Senada dengan itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan bahwa pemerintah terus mengevaluasi program MBG dan terus mendengarkan masukan dari masyarakat, termasuk salah satunya kasus yang terjadi di Papua.

"Program ini nanti kan masih terus akan dievaluasi, dan juga akan terus disempurnakan, sehingga berbagai kasus yang terjadi di lapangan tentu akan menjadi masukan untuk penyempurnaan program MBG ini pada masa yang akan datang," paparnya.

sumber : Antara