Kasus Pagar Laut Tangerang, PKS Usul Anggaran KKP Dinaikkan: Nggak Cukup untuk Jaga Kedaulatan Laut
PKS berharap adanya kenaikan anggaran KKP buntut adanya kasus pagar laut di Tangerang. Dia menilai anggaran Rp6,2 triliun tak cukup.
TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi , Saadiah Uluputty mengusulkan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinaikkan berkaca dari munculnya kasus di Tanjung Pasir, Kabupaten , Banten.
Saadiah menilai yang dimiliki tidak sebanding dengan tugas yang diemban, yaitu menjaga kedaulatan laut Indonesia.
Dia mengatakan yang sejumlah Rp6,2 triliun tak sebanding dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang mencapai ratusan triliun rupiah.
Padahal, sambungnya, kedua kementerian tersebut memiliki tugas yang sama dan tertuang pula dalam visi-misi Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto.
"Saya memberikan catatan bahwa benar itu sangat sedikit Ibu Ketua (Ketua Komisi IV, Titiek Soeharto). Hanya Rp6,2 triliun dibanding dengan Kemenhan yaitu Rp147 triliun."
"Padahal, fungsi ini menjaga kedaulatan laut kita, menjaga seluruh potensi perikanan kita. Dari 8 Asta Cita-nya Presiden Prabowo, tujuhnya itu dijalankan oleh ," katanya dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri , di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (23/1/2025).
Kepada Titiek Sohearto, Saadiah meminta agar Komisi IV DPR menaikkan lantaran dianggap memiliki tugas berat dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia.
Namun, Saadiah mengingatkan Trenggono, jika sudah dinaikkan, maka dia mendesak agar tidak terjadi lagi kasus seperti di pada kemudian hari.
"Tapi, Pak Menteri, kalau nya sudah ditambah. Jangan ada kecolongan seperti ini," tegasnya.
Di sisi lain, Saadiah meminta kepada Trenggono agar kementerian yang dipimpinnya tidak hanya berfokus pada permasalahan perikanan saja, tetapi juga kelautan.
Menurutnya, KKP belum serius untuk mengurusi masalah kelautan yang terjadi di Indonesia.
Baca juga:
"Saya memberikan catatan kritis untuk urusan kelautan ini, di Dirjen PRL (Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut) belum melakukan fungsi-fungsi itu secara lebih luas," tuturnya.
Saadiah mengungkapkan saat ini hanya mengejar keuntungan lewat sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saja tanpa memikirkan permasalahan kelautan yang juga menjadi tugas dari .
Sehingga, imbuhnya, diharapkan mampu membagi tugas untuk menyelesaikan permasalahan kelautan dan perikanan secara seimbang.
