Kepala BPOM Pastikan Tidak Ada Layanan yang Berubah Meski Anggaran Dipangkas 41 Persen
BPOM juga mendapat tugas khusus yakni mengawasi program makan bergizi gratis.
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan () Taruna Ikrar mengatakan tidak akan ada program kerja atau layanan apapun meski ada . Pagu anggaran kementeriannya dipangkas sebesar 41 persen dari total semula Rp 2,56 triliun.
"Jadi kami masih ada tersisa sekitar 1,4 triliun ya," tutur Taruna saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025.
Taruna menuturkan, timnya telah melakukan sejumlah perhitungan dan mengatur strategi agar efisiensi anggaran itu tidak berdampak pada program kerja. Pembagiannya, ujar dia, Rp 880 miliar untuk belanja pegawai, Rp 200 miliar untuk biaya operasional, dan sisanya sebesar Rp 300 miliar akan digunakan untuk melaksanakan program kerja prioritas.
"Rp 300 miliar ini kami optimistis tetap bisa menjalankan secara maksimal tupoksi kami dari Sabang sampai Merauke dengan tetap memperhatikan efisiensi tadi," tutur dia.
Dia menjelaskan, ada 5 program prioritas yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo untuk tetap dilaksanakan. Lima program tersebut diantaranya adalah mendapat sertifikat pengakuan berupa Listed Authority dari World Health Organization (WHA), menurunkan harga obat-obatan, dan melakukan inovasi produk-produk biologi. Kemudian, ia juga ditugaskan untuk meningkatkan riset yang berhubungan dengan obat dan pangan serta memperbaharui regulasi.
"Kami ingin perbaharui karena ada berapa regulasi yang berhubungan dengan pengawasan obat dan makanan yang sudah saatnya diperbaharui atau direformasi," kata dia.
Selain lima program prioritas tersebut, BPOM juga mendapat tugas khusus yakni mengawasi program makan bergizi gratis (MBG). Ia mengatakan pihaknya diminta untuk mengawal semua proses penyaluran MBG dari mulai mengecek jenis makanan atau minuman yang akan diberikan, hingga tata cara penyajian.
Lebih lanjut, perihal pembiayaan, ia berujar sepenuhnya akan ditanggung oleh Badan Gizi Nasional. Ia juga suda menandatangani nota kesepamahaman secara resmi. "Jadi pembiayaannya nanti adalah lewat program dari dana Badan Gizi Nasional," ujarnya.
