Dewan Ekonomi Nasional: Efisiensi Anggaran juga Dilakukan Vietnam, Cina, dan AS

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan efisiensi anggaran mencapai Rp 306,69 triliun pada tahun ini untuk menunjang program-program prioritas, termasuk makan bergizi gratis. Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menyebut, efisiensi anggaran tidak hanya dilakukan Indonesia, tetapi negara lain seperti Vietnam hingga Amerika Serikat (AS). 

“Bukan hanya Indonesia yang melakukan efisiensi, Vietnam melakukan, Cina melakukan, Amerika Serikat melakukan efisiensi. Negara lain juga melakukan efisiensi karena intinya kita melihat banyak ketidakpastian di dunia sehingga bagaimana ruang fiskal itu bisa dijaga,” ujar Mari dalam acara Mandiri Investment Forum 2025 (MIF) di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, efisiensi anggaran saat ini diperlukan agar belanja negara lebih efektif untuk program-program yang secara langsung berdampak terhadap masyarakat. Di saat bersamaan, pemerintah juga harus tetap menjaga aspek-aspek yang berkaitan pada pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dan bagaimana peran dari stimulus menjaga masyarakat di lapisan bawah atau yang rentan. Ini semua harus menjadi bagian, jadi jangan hanya melihat efisiensinya, tapi juga belanja-belanja yang lebih efektif,” ujarnya.

Kendati demikian, Mari mengaku DEN belum dimintai pertimbangan Presiden Prabowo Subianto dalam pembahasan lebih lanjut terkait efisiensi anggaran. Menurutnya, kebijakan ini kemungkinan masih perlu dibahas lebih lanjut.

"Belum, kita belum dimintai pertimbangan, kita menunggu dulu karena kelihatannya ini masih bergerak. Jadi mungkin nanti pada saatnya tentu kita akan melakukan pendalaman dan analisis," kata Mari.

Efisiensi anggaran sejauh ini berdampak pada pembangunan IKN Nusantara, skema kerja Aparatur Sipil Negara atau ASN, hingga operasional gedung Kementerian/Lembaga seperti penggunaan listrik. 

Daftar kementerian/lembaga yang kena pemangkasan besar-besaran:

1. Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum menjadi salah satu paling terdampak efisiensi. Anggaran Kementerian PU dipangkas dari Rp 110,95 triliun menjadi Rp 29,57 triliun. Adapun anggaran belanja infrastruktur di Kementerian PU bahkan dipangkas lebih dari 75% menjadi Rp 22,3 triliun. 

Salah satu dampaknya adalah pembangunan IKN yang anggarannya diblokir. Menteri Pekerjaan Umum  Dody Hanggodo mengungkapkan, anggaran untuk pembangunan IKN belum terealisasi. "Realisasi anggaran IKN sepertinya belum ada semua. Anggaran kita diblokir semua, jadi belum bisa tanya progres," ujarnya. 

2. Kementerian Kesehatan

Anggaran Kementerian Kesehatan dipangkas Rp 19 triliun dari alokasi pagu anggaran pada 2025 Rp 105,7 triliun. Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan efisiensi anggaran di Kementerian Kesehatan tak akan berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat. 

"Yang dipotong adalah semua yang berkaitan dengan meeting-meeting, perjalanan dinas, upacara-upacara, hari-hari perayaan, itu semua dipotong 50%, itu sudah kami potong," kata Budi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/2). 

Budi memastikan, program-program yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat tak terkena efisiensi, tetapi justru disesuaikan agar berjalan lancar. Salah satunya, program pemeriksaan kesehatan gratis.

3. Kementerian Keuangan

Anggaran Kementerian Keuangan dipangkas 23,23% atau Rp 12,36 triliun menjadi Rp 40,84 triliun dari pagu anggaran 2025. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan, efisiensi anggaran yang dilakukan tidak berarti mengurangi kualitas kinerja. Langkah ini untuk menata kembali proses kerja agar lebih efektif. 

Suahasil mengatakan, Kemenkeu punya komitmen kuat terhadap digitalisasi. Dengan pemanfaatan teknologi ini, menurutnya Kementerian tetap bisa menjalankan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan. "Kami harus terus beradaptasi dengan sistem yang semakin canggih agar pekerjaan tetap berjalan optimal dengan jumlah sumber daya yang lebih efisien," ujar dia.

4. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ditetapkan melakukan efisiensi sebesar 23,95% atau sebesar Rp8,03 triliun, dari anggaran belanja awal sebesar Rp 33,5 triliun. Efisiensi anggaran dilakukan pada pembelian alat kantor, kegiatan serimonial, perjalanan dinas, hingga analisis dan kajian.

5. Kementerian Pemuda dan Olahraga

Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga dipangkas mencapai Rp 1,4 triliun atau lebih dari separuh alokasi pagu 2025 sebesar Rp 2,3 triliun. Meski demikian, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo memastikan,efisiensi tak akan mengganggu program-program penting di Kemenpora seperti persiapan atlet menuju Asian games, Olimpiade dan kualifikasi piala dunia.

6. Kemenko Perekonomian

Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dipangkas lebih dari setengah alokasi APBN 2025. “Terkait dengan efisiensi anggaran, kementerian Kemenko Perekonomian dipotong 52,5%,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (5/2).

Pagu anggaran Kemenko Perekonomian dalam APBN 2025 dipatok Rp 459,76 miliar, turun Rp 64,2 miliar atau 12,25% dibandigkan tahun lalu Rp 524,04 miliar. Dengan adanya pemangkasan tersebut, anggaran Kemenko Perekonomian hanya tersisa Rp 218 miliar pada tahun ini

Ia tak menjelaskan secara detail, apa saja pegeluaran yang dipangkas. Namun,  ia tak menampik pemangkasan anggaran ini berdampak dalam penghematan penggunaan listrik di Kantor Kemenko Perekonomian. “Jadi untuk menunjukkan simbol bahwa kita dipotong memang lampu dimatikan. Supaya wartawan berasa,” ujar Airlangga.