Anggaran Infrastruktur Pacitan Dipangkas Rp101 Miliar, Program Nawa Karsa Terancam Ditunda?
Anggaran Infrastruktur Pacitan Dipangkas Rp101 Miliar, Program Nawa Karsa Terancam Ditunda?. ????Sebelum pemangkasan, dana transfer untuk Kabupaten Pacitan tercatat sebesar Rp1,485 triliun. Namun, setelah kebijakan efisiensi anggaran tersebut, jumlahnya berkurang menjadi Rp1,385 triliun. Dampaknya.... -- Ikuti kami di ????https://bit.ly/392voLE #beritaviral #jawatimur #viral berita #beritaterkini #terpopuler #news #beritajatim #infojatim #newsupdate #FYI #fyp
Pacitan (Beritajatim.com) – Program pembangunan infrastruktur di Pacitan harus menghadapi tantangan besar, setelah Pemerintah Pusat memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp101 miliar. Kebijakan ini, tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025, yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tanggal 3 Februari 2025.
Sebelum pemangkasan, dana transfer untuk Kabupaten Pacitan tercatat sebesar Rp1,485 triliun. Namun, setelah kebijakan efisiensi anggaran tersebut, jumlahnya berkurang menjadi Rp1,385 triliun. Dampaknya, program unggulan Bupati Indrata Nur Bayuaji dan Wakil Bupati Gagarin Sumrambah, khususnya Aksi Pembangunan Infrastruktur dalam Nawa Karsa ke-7, berisiko mengalami penyesuaian atau bahkan terancam tertunda.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pacitan, Daryono, mengungkapkan bahwa pihaknya segera mengambil langkah antisipatif dengan melakukan rasionalisasi APBD.
“Kami akan mengundang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk membahas strategi efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025,” kata Daryono, ditulis Rabu (12/02/2025).
Langkah efisiensi tersebut, mencakup pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, pengurangan kegiatan seremonial, serta efisiensi belanja operasional seperti alat tulis kantor, rapat, seminar, hingga bimbingan teknis. Dana hasil penghematan ini, nantinya akan dialihkan untuk menutupi kekurangan anggaran infrastruktur.
Sejumlah proyek yang menjadi fokus dalam Nawa Karsa ke-7, seperti peningkatan jalan kabupaten, pemerataan layanan listrik dan internet, hingga pembangunan rumah layak huni bagi warga kurang mampu, kini harus disusun ulang berdasarkan prioritas.
“Kami berusaha agar pembangunan tetap berjalan meski ada keterbatasan anggaran,” pungkas Daryono. (end/ian)
