Kritik Peniadaan Debat Ketiga Pilbup Blitar, HMI: Sangat Menyedihkan

Blitar (beritajatim.com) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Blitar ikut melayangkan kritikan pedasnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar. Kritikan pedas ini dilayangkan usai KPU Kabupaten Blitar memutuskan meniadakan debat publik ketiga Pemilihan Bupati (Pilbup) Blitar.

Formateur Ketua HMI Cabang Blitar, Qithfirul Aziz menyebut apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Blitar tersebut adalah sebuah hal memalukan dan menyedihkan. Menurutnya sebagai penyelenggara pemilihan, seharusnya KPU Kabupaten Blitar memberikan kesempatan warga untuk mengetahui visi-misi kedua pasangan calon melalui debat namun ini justru sebaliknya.

Peniadaan debat ketiga ini juga bisa diartikan KPU Kabupaten Blitar menutup sebagian akses masyarakat untuk mengetahui visi-misi serta program kerja dari masing-masing pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Blitar.

“Sangat menyedihkan ya, debat kedua juga tidak ada ajang pengujian ide maupun adu argumen terkait solusi dari masalah yang ada di masyarakat, malah pada saat itu hanya menjadi panggung pertunjukan retorika yang dangkal,” kata Formateur Ketua HMI Cabang Blitar, Qithfirul Aziz, Minggu (17/11/2024).

Di pandangan HMI Blitar, Pilkada yang sehat harus melewati tahapan perdebatan yang kritis serta terbuka mengenai visi-misi calon pemimpinnya. Dengan tidak adanya debat ketiga, maka kualitas dari masing-masing Calon Bupati-Wakil Bupati Blitar pun kian tak bisa diukur.

“Dalam Demokrasi yang sehat, debat calon pemimpin menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk membandingkan visi, misi, serta kebijakan yang akan diusung oleh masing-masing calon,” imbuhnya.

Debat kandidat seharusnya menjadi ajang penting bagi para calon serta bagaimana masyarakat menilai langsung kebijakan, kemampuan komunikasi serta karakter para calon. Meski kedua calon Bupati Blitar ini pernah menjabat sebagai pemimpin daerah, namun gagasan serta kebijakan ke depan juga perlu dibahas dalam tahapan debat.

“Latar belakang kedua calon Bupati ini memang pernah menjabat sebagai Kepala Daerah, namun gagasan ke depan serta arah pandang mereka dalam memimpin Kabupaten Blitar pada 5 tahun kedepan juga perlu diketahui publik,” pungkasnya.

KPU Kabupaten Blitar sendiri telah gagal melaksanakan dua kali debat publik. Selain resmi meniadakan debat ketiga, KPU Kabupaten Blitar juga gagal menggelar debat kedua hingga selesai. Tentu apa yang terjadi dengan KPU Kabupaten Blitar ini akan menjadi catatan yang menyedihkan bagi proses demokrasi di Bumi Penataran. [owi/beq]