Laporan Ini Salahkan Imigran Bangladesh-Myanmar Atas Naiknya Populasi Muslim di Delhi

REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI— Migrasi ilegal dari Bangladesh dan Myanmar telah mengubah tatanan sosial-politik dan ekonomi Delhi-NCR, menyebabkan 'peningkatan populasi Muslim yang signifikan' karena dukungan politik memainkan peran penting yang memungkinkan masuknya orang-orang Bangladesh dan Rohingya yang tidak berdokumen.

Demikian ungkap sebuah laporan setebal 114 halaman yang dikeluarkan oleh Jawaharlal Nehru University (JNU). News18 secara eksklusif telah mengakses laporan tersebut.

Laporan ini, dikutip Republika.co.id dari News18, Senin (3/2/2025) juga menguraikan bagaimana masuknya pemukim ilegal tersebut tidak hanya mengubah demografi kota, tetapi juga mengganggu perekonomiannya, membebani sumber daya, dan juga memperkuat jaringan kriminal dengan memberi makan mereka.

Secara signifikan, temuan-temuan dari laporan ini menggemakan sebuah studi serupa tentang Mumbai oleh TISS menjelang pemilihan umum Maharashtra.

Laporan berjudul Illegal Immigrants to Delhi: Analysing Socio-economic and Political Consequences yang diterbitkan pekan ini, juga menyoroti bagaimana partai-partai politik dan kaki tangannya memfasilitasi pendaftaran pemilih palsu untuk para migran ini, yang menimbulkan kekhawatiran tentang integritas pemilu dan manipulasi demokrasi.

Tim peneliti dipimpin oleh Prof Manuradha Chaudhary, dekan mahasiswa JNU. Tim ini juga didukung oleh para profesor senior dari Tata Institute of Social Sciences (TISS) yang menyelidiki dampak dari migrasi ilegal Bangladesh di Mumbai.

Patronase politik dan ketegangan ekonomi

Menurut temuan, imigrasi ilegal dari Bangladesh dan Myanmar telah mengubah tatanan sosial-politik dan ekonomi ibu kota, dengan adanya patronase politik yang memungkinkan masuknya imigran tersebut.

Secara ekonomi, kehadiran migran tidak berdokumen atau ilegal telah meningkatkan persaingan kerja, terutama di sektor-sektor berupah rendah seperti konstruksi dan pekerjaan rumah tangga.

Partisipasi mereka di pasar informal telah mendorong turunnya upah, sementara pengecualian mereka dari sistem pajak membebani tenaga kerja resmi kota.

Loading...