Legislator dukung pengoptimalan aset pemda untuk rusun "mixed-use" 

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Komisi C DPRD Jakarta Suhud Alynudin mendukung rencana Gubernur Jakarta Terpilih Pramono Anung mengoptimalkan aset pemerintah untuk dibangun rumah susun (rusun) mixed-use karena sesuai dengan keadaan warga saat ini yang masih tidak memiliki tempat tinggal.

"Saya kira rencana gubernur terpilih untuk mengoptimalkan aset pemerintah sangat baik," kata Suhud di Jakarta, Kamis.

Dia berpendapat langkah tersebut sebagai upaya strategis mengatasi permasalahan hunian layak bagi warga Jakarta mengingat masih banyak warga yang belum memiliki hunian layak.

Bahkan, kata Suhud, berdasarkan data BPS DKI Jakarta pada 2022, ada 1,77 juta warga yang belum memiliki rumah layak huni. Laporan tersebut juga menyebutkan sebanyak 21,3 persen warga hidup di rumah sewaan.

Baca juga:

"Itu adalah persentase terbesar di seluruh provinsi di Indonesia," kata dia.

Selain itu, banyak lahan milik Pemprov DKI Jakarta yang belum termanfaatkan secara optimal untuk kepentingan warga.

"Ada yang digunakan oleh pihak tertentu tanpa memberikan kompensasi kepada Pemprov DKI Jakarta," katanya.

Ke depan, DPRD DKI Jakarta akan terus berkomitmen dalam mengawal program dan bersinergi dengan visi gubernur terpilih untuk menjadikan Jakarta lebih inklusif, nyaman dan sejahtera.

Baca juga:

Sebelumnya, Anggota Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno, Nirwono Joga mengatakan bahwa gubernur merencanakan untuk mengoptimalkan aset pemerintah yang ada dan akan dibangun rusun.

"Kami sedang mendata lokasi-lokasi tersebut, termasuk SD, SMP, SMA yang merupakan tanah negara," kata Nirwono dalam acara Kick Off 'Kemenangan Rakyat Jakarta' Fraksi PDIP DPRD di Jakarta, Selasa (21/1).

Menurut dia, gubernur terpilih berencana untuk memperbanyak pembangunan rumah susun (rusun) mix-used di Jakarta. Langkah ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak bagi warga Jakarta sekaligus mengoptimalkan penggunaan aset pemerintah yang ada.

Baca juga:

Nirwono menyampaikan bahwa koordinasi dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) telah dilakukan untuk memetakan lokasi-lokasi aset milik pemerintah yang memiliki luas lebih dari 1 hektar, seperti kantor kelurahan, kantor kecamatan, puskesmas, dan sekolah negeri.

Menurut Nirwono, Gubernur DKI Jakarta terpilih menginstruksikan agar pembangunan rusun dilakukan pada lokasi yang "clean and clear," serta sesuai dengan peruntukan tanah yang ada, sehingga tidak akan melanggar rencana tata ruang.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025