Menhan Israel Minta IDF Siaga setelah Hamas Tunda Pembebasan Sandera Pekan Ini
Menteri Pertahanan Israel Yisrael Katz minta IDF siaga setelah Hamas menunda pembebasan sandera yang dijadwalkan pada Sabtu depan.
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertahanan , Yisrael Katz memerintahkan Pasukan Pertahanan (IDF) untuk bersiap dengan kemungkinan mereka kembali menyerang Jalur .
Instruksi tersebut muncul setelah juru bicara Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), Abu Ubaida mengatakan akan menunda pertukaran sandera pada Sabtu (15/2/2025) minggu ini karena terus menerus melanggar perjanjian .
"Pengumuman untuk menghentikan pembebasan tahanan merupakan pelanggaran total terhadap perjanjian dan kesepakatan pembebasan tahanan," kata Yisrael Katz dalam sebuah pernyataan, Senin (10/2/2025).
"Saya telah menginstruksikan tentara untuk bersiap pada tingkat kewaspadaan tertinggi terhadap kemungkinan skenario apa pun di , dan kami tidak akan membiarkan kembalinya kenyataan pada tanggal 7 Oktober," lanjutnya.
Sebelumnya, Abu Ubaida mengatakan memantau pelanggaran yang dilakukan oleh dan telah dilaporkan kepada mediator Qatar, Mesir dan sekutu , Amerika Serikat (AS).
"Musuh (Israel) menunda pemulangan para pengungsi ke Jalur utara, dan menargetkan mereka dengan tembakan di berbagai wilayah di Jalur ," kata Abu Ubaida dalam pernyataannya di Telegram, Senin.
Juru bicara tersebut juga menyebut pelanggaran lain yang dilakukan oleh termasuk menghambat masuknya kebutuhan tempat berlindung seperti tenda, rumah prefabrikasi, bahan bakar, dan mesin pembersih puing untuk mengambil jenazah serta menghambat masuknya obat-obatan dan keperluan medis.
"Penyerahan tahanan Zionis (Israel), yang dijadwalkan dibebaskan pada hari Sabtu, akan ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut. Pembebasan tahanan akan ditunda sampai pendudukan berkomitmen dan memberikan kompensasi atas minggu-minggu terakhir, secara retroaktif," kata Abu Ubaida.
Ia menegaskan berkomitmen terhadap ketentuan perjanjian selama juga mematuhinya.
Sementara itu, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menanggapi pengumuman dengan mengatakan bersikeras mematuhi perjanjian .
"Netanyahu memulai konsultasi keamanan di hadapan Menteri Pertahanan, Luar Negeri, dan Keuangan, serta Anggota Knesset Aryeh Deri," lapor Otoritas Penyiaran Israel.
Baca juga:
Selain itu, Otoritas Penyiaran melaporkan delegasi telah kembali dari Doha dan kabinet keamanan akan bertemu pada hari Selasa (11/2/2025) untuk membahas tahap kedua kesepakatan tersebut.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
