Menhub Usul ASN dan Swasta Bisa Kerja dari Mana Saja Sepekan Sebelum Lebaran

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengusulkan agar pekerja dapat bekerja dari mana saja atau WFA pada 24-27 Maret 2025 atau sepekan sebelum Hari Raya Idul Fitri.  Hal ini dinilai penting untuk mengantisipasi lonjakan pemudik pada Lebaran 2025.Libur Lebaran 2025 akan jatuh tepat setelah Hari Raya Nyepi setelah cuti bersama pada 28 Maret 2028. Dengan kata lain, akan ada tanggal merah sepanjang 11 hari pada 28 Maret 2025 sampai 7 April 2025."Dengan adanya momen dua hari besar keagamaan yang berdekatan dan mempertimbangkan tren pergerakan masyarakat saat mudik yang cukup banyak, maka kami merekomendasikan pemerintah maupun pihak swasta menerapkan WFA," kata Dudy dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Kamis (23/1).Dudy belum memproyeksikan lonjakan pergerakan masyarakat pada Musim Mudik Lebaran 2025. Namun, Dudy menilai kebijakan WFA dapat mengurai potensi kemacetan di beberapa titik, seperti Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk, dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Karena itu, Dudy berencana untuk berkoordinasi dengan pemangku kepentingan agar semua pekerjanya dapat melakukan WFA. "Kalau WFA ini diberlakukan, akan sangat menolong bagi para pemangku kepentingan yang mengelola angkutan Lebaran 2025," katanya.Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir sebelumnya berencana menambah armada pesawat milik maskapai pelat merah untuk mudik Lebaran 2025. Frekuensi penerbangan diperkirakan melonjak lima kali lipat dari capaian musim Natal dan Tahun Baru 2024/2025.

Ia belum dapat memastikan apakah kebijakan diskon 10% tarif tiket pesawat saat Nataru akan dilanjutkan untuk perjalanan pada akhir Ramadan 2025. "Jadi, inovasi sejauh ini untuk Lebaran 2025 hanya menambah jumlah pesawat," kata Erick di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/1).

Ia meminta seluruh maskapai pelat merah memetakan jumlah pesawat masing-masing. Momen Ramadan 2025 akan berlangsung kurang dari tiga bulan, tepatnya pada Maret 2025.  

Dalam hitungannya, jumlah pesawat yang dibutuhkan di dalam negeri mencapai 750 unit. Dengan kata lain, jumlah pesawat nasional masih kurang sekitar 44% dari kebutuhan atau hanya tersedia sekitar 420 unit.

Pemerintah saat ini memiliki tiga maskapai di dalam negeri, yakni PT Garuda Indonesia Tbk, PT Pelita Air Service, dan PT Citilink Indonesia. Ketiga maskapai tersebut .mengoperasikan sekitar 131 unit atau sekitar 31% dari total pesawat yang beroperasi di dalam negeri.