Menteri KKP: Tak ada silang pendapat dengan TNI AL soal pagar laut

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa tidak ada silang pendapat antara dirinya ...

Menteri KKP: Tak ada silang pendapat dengan TNI AL soal pagar laut
Yang pasti tidak ada silang pendapat, kita sepakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa tidak ada silang pendapat antara dirinya dengan jajaran TNI AL terkait pembongkaran pagar laut ilegal di Tangerang, Banten.

"Yang pasti tidak ada silang pendapat, kita sepakat," ujar Trenggono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dia memastikan bahwa koordinasi antara kedua pihak berjalan baik. Trenggono menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan rapat koordinasi bersama jajaran TNI AL pada Rabu (22/1) pagi.

Kemudian pada siang di hari yang sama, jajaran Kementerian KKP bersinergi dengan TNI AL melanjutkan pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan tersebut.

"Jadi sudah akhirnya tadi sepakat, jadi bukan silang pendapat. Jadi saya sampaikan kepada KSAL saya harus ada bukti dulu Pak (sebelum pagar laut dibongkar). Sabar ya, kita kasih batas waktu sampai dengan hari Rabu, oke setuju. Maka nanti secara bersama-sama di hari Rabu," tutur Trenggono.

Baca juga:

Baca juga:

Baca juga:

Trenggono mengungkapkan bahwa permasalahan terkait pagar laut ini telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, dan Kepala Negara memberikan arahan agar kasus tersebut diusut tuntas.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, kata dia, juga telah mengungkapkan terkait temuan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut di Tangerang.

"Pak Menteri ATR/BPN kan sudah menjelaskan, kok ada sertifikat di bawah air itu, dan itu tidak boleh. Nah kalau dari situ kita sudah bisa identifikasi, artinya apakah dari mereka-mereka, tapi kan kita tidak boleh menuduh juga, ya," ucap dia.

Menteri KKP menegaskan bahwa pembongkaran pagar laut dapat diselesaikan pada pekan ini, sehingga nelayan bisa melakukan kembali aktivitas sehari-hari, setelah jalur melaut dibuka.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan bahwa koordinasi bersama Menteri Trenggono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf berserta jajarannya, merupakan upaya evaluasi pembongkaran pagar laut di perairan tersebut.

"Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat, membantu kesulitan masyarakat nelayan," kata Ali dalam pernyataan di Jakarta, Senin.

Ali menuturkan bahwa upaya tersebut sesuai instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk membantu nelayan yang terdampak dari hadirnya pagar laut tersebut.

Pewarta: Fathur Rochman, Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025