Sidang Vonis Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Pulo Gebang Terdakwa Rudy dan Tommy Ditunda
Hakim tunda vonis terdakwa kasus korupsi pengadaan lahan di Pulo Gebang, Jakarta Timur, yakni Rudy Hartono Iskandar dan Tommy Adrian.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua majelis hakim Bambang Joko Winarno menunda vonis terdakwa pemilik , dan Direktur Utama .
Diketahui keduanya diperkarakan dalam kasus di , Jakarta Timur.
Hakim Bambang di persidangan beralasan ditundanya putusan tersebut dikarenakan saksi yang dihadirkan terdakwa saat persidangan cukup banyak.
Sehingga butuh waktu untuk mengoreksi.
"Sidang atas nama dan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai agenda sidang yang lalu agendanya putusan," kata hakim Bambang di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).
Kemudian hakim Bambang meminta maaf untuk dua terdakwa karena putusan belum siap.
"Tapi mohon maaf untuk perkara Pak Rudy dan Tommy belum siap. Jadi Pak Rudy dan Pak Tommy belum bisa dilanjut," terangnya.
Atas hal itu majelis hakim menunda persidangan hingga dua minggu mendatang.
"Karena saksinya banyak koreksinya lumayan. Saksinya banyak betul. Mohon maaf jadi kita tunda Senin 3 Februari 2025," terangnya.
Diketahui pemilik atau beneficial owner , dituntut sembilan tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umun terkait kasus di , Jakarta Timur.
Seperti diketahui, Rudy bersama eks Direktur Utama Perusahaan Perumahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan terlibat kasus korupsi pengadaan lahan yang berada di Kecamatan Cakung tersebut.
Baca juga:
Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa Rudy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama.
Hal itu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHAP.
"Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp 300 juta," ucap Jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jum'at (6/12/2024).
