Menteri Maruarar Akui Tak Mudah Manfaatkan Lahan Eks Koruptor untuk Program 3 Juta Rumah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatakan tidak mudah untuk memanfaatkan lahan bekas koruptor untuk dipakai merealisasikan .

Ara, sapaan akrabnya, memang berencana memanfaatkan lahan milik koruptor yang disita Kejaksaan Agung untuk membangun perumahan guna mengejar target 3 juta rumah dalam setahun.

Menurut Ara, memanfaatkan lahan tersebut tidak mudah karena selama ini belum pernah terjadi.

"Ya pasti tidak ada yang mudah, tapi saya percaya dengan niat baik dan usaha, itu tidak ada yang tidak mungkin. Kalau apakah itu mudah, pasti tidak mudah karena mungkin selama ini belum pernah terjadi, tapi saya menolak untuk menyerah," katanya ketika ditemui Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Ara mengatakan perlu berpikir kreatif untuk bisa merealisasikan , terutama perihal penyediaan lahannya.

Selain lahan milik eks koruptor, ia menyebut telah bekerja sama dengan berbagai kementerian lainnya seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Sekretariat Negara (Setneg) agar bisa memanfaatkan aset mereka untuk .

Ara juga bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

"Jadi. lahan-lahan yang dimiliki negara ada di Kementerian Keuangan, di Ditjen Kekayaan Negara, termasuk di situ adalah aset-aset sitaan dari BLBI," ujar Ara.

Dari Setneg, ada lahan di Kemayoran, Senayan, dan Kalibata. Dari BUMN, ada lahan milik perusahaan plat merah seperti PT KAI dan Perumnas. Dari ATR juga menyediakan lahan sekitar 70 ribu hektare.

"Saya berusaha untuk bagaimana dengan keterbatasan dana dan anggaran yang ada, pilihan kita harus kreatif, melakukan terobosan-terobosan," ucap Ara.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat tergolong rumit.

Baca juga:

"Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya," ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025), dikutip dari kompas.com.

Fahri menambahkan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan lebih fokus pada pembangunan dan renovasi rumah.