Menteri Sakti Wahyu Trenggono Penuhi Panggilan Komisi IV DPR RI untuk Bahas Pagar Laut Misterius

Menteri Trenggono hanya berlalu saat dimintai tanggapan soal agenda apa yang akan dibahas hari ini. Sakti terlihat langsung masuk ke ruang rapat.

Menteri Sakti Wahyu Trenggono Penuhi Panggilan Komisi IV DPR RI untuk Bahas Pagar Laut Misterius

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi IV DPR RI memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025) ini.

Adapun dalam pantauan Tribunnews.coom di lokasi, Menteri Sakti Wahyu tiba di Gedung Kura-kura dengan mengenakan kemeja putih dan celana hitam sekira pukul 11.00 WIB.

Baca juga:

Hanya saja, Menteri Trenggono hanya berlalu saat dimintai tanggapan soal agenda apa yang akan dibahas hari ini. Sakti terlihat langsung masuk ke ruang rapat RI.

Tak lama berselang, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati atau yang akrab disapa Titiek Soeharto tiba di ruang rapat.

Baca juga:

Kepada awak media, Titiek membeberkan sedikit soal agenda rapat hari ini.

"Nanti saja di dalam dijelaskan. Bahas isu aktual juga," singkat Titiek kepada awak media.

Sebagai informasi, berdasarkan agenda rapat DPR RI hari ini, bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) akan membahas persoalan terkait dengan munculnya pagar misterius di laut Tangerang sepanjang 30 kilometer lebih.

Rapat tersebut dijadwalkan digelar pada pukul 11.00 WIB di Ruang Rapat RI, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Tak hanya di Tangerang, kemunculan pager misterius itu juga ada di perairan laut Bekasi.

Akan tetapi untuk di perairan Tangerang, pemerintah bersama dengan TNI dan Polri telah menertibkan pagar bambu tersebut.

Pada hari Rabu (22/1/2025), pagar bambu itu dibongkar hingga sepanjang kurang lebih 5 kilometer.

Menteri juga turut ikut dalam agenda pembongkaran pagar bambu itu.

Usai meninjau, Trenggono mengatakan pihaknya sebetulnya masih memiliki waktu 20 hari untuk mencari siapa pelaku pemagaran laut tersebut.

Baca juga:

Akan tetapi, ujar dia, desakan nelayan untuk segera membongkar tersebut membuat pemerintah akhirnya sepakat untuk membongkar tersebut.