MLH Muhammadiyah Minta Audit Semua yang Terkait Pagar Laut

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemasangan sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten terus menuai polemik. Struktur yang menyerupai labirin dengan pintu-pintu kecil setiap 400 meter itu tak hanya mengganggu aktivitas nelayan, tetapi juga memunculkan dugaan adanya perencanaan reklamasi terselubung.

Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), bagian dasar pagar tersebut telah dibagi menjadi kotak-kotak, menyerupai zona proyek reklamasi.

Djihadul Mubarok, Sekretaris Majelis Lingkungan Hidup (MLH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, turut menyuarakan keprihatinannya terhadap kasus ini. "Pagar laut ini adalah ancaman nyata bagi kelangsungan ekosistem pesisir dan penghidupan masyarakat nelayan. Pemerintah harus bersikap tegas untuk membongkar motif di balik pemasangan ini," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan pembangunan di wilayah pesisir. "Masyarakat pantai, terutama nelayan, adalah penjaga pertama ekosistem laut kita. Setiap keputusan yang diambil tanpa melibatkan mereka hanya akan memperburuk konflik sosial dan merusak keseimbangan lingkungan,"ujar Djihadul.

Polemik ini membuka diskusi yang lebih luas mengenai tata kelola wilayah pesisir. Pemasangan pagar laut tanpa izin tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem. Wilayah pesisir Tangerang dinilai merupakan habitat bagi beragam biota laut yang menjadi penopang ketahanan pangan lokal.

Djihadul menambahkan bahwa perencanaan reklamasi yang tersembunyi di balik proyek seperti ini menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah. "Jika benar ada proyek reklamasi terselubung, itu berarti telah terjadi pelanggaran besar terhadap regulasi tata ruang dan lingkungan. Perlu ada audit menyeluruh untuk memastikan tidak ada praktik ilegal yang merugikan masyarakat," tegas dia.

Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah menyerukan tindakan kolektif untuk menghentikan praktik yang merusak ekosistem pesisir. Djihadul menekankan pentingnya membangun tata kelola yang berbasis keadilan dan keberlanjutan.

"Keberlanjutan ekosistem pesisir tidak bisa ditawar-tawar. Pemerintah harus segera melakukan penyelidikan menyeluruh, menghukum pihak yang melanggar, dan memastikan bahwa wilayah pesisir tetap menjadi milik bersama, bukan untuk segelintir pihak," ujar dia.

Kasus pagar laut di Tangerang ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali komitmen semua pihak dalam menjaga kelestarian lingkungan dan hak masyarakat adat pesisir.