MPR: Industri tetap transisi energi meski AS keluar Paris Agreement

Karena pelaku-pelaku industri memiliki pemegang-pemegang saham yang menuntut mereka untuk tetap melakukan transisi energi, memiliki lembaga keuangan yang menuntut mereka melakukan transisi energi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Eddy Soeparno meyakini para pelaku industri akan tetap menjalankan proses transisi energi meskipun timbul ketidakpastian terkait pendanaan setelah Presiden AS Donald Trump menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris 2016.Ia meyakini bahwa para pelaku industri akan tetap mematuhi kesepakatan melakukan transisi energi.“Karena pelaku-pelaku industri memiliki pemegang-pemegang saham yang menuntut mereka untuk tetap melakukan transisi energi, memiliki lembaga keuangan yang menuntut mereka melakukan transisi energi,” katanya di Jakarta, Kamis.Hal lain yang ia soroti yakni Indonesia dengan transisi energi mampu mengurangi impor minyak hingga gas karena telah mampu mengembangkan sumber energi dalam negeri.Hal lain yang butuh dipastikan terkait hengkangnya AS dari Perjanjian Iklim Paris yakni komitmen pendanaan transisi energi di Indonesia dan International Partners Group (IPG) melalui Just Energy Transition Partnership (JETP), pasalnya pendanaan program ini didominasi AS."Komitmen JETP itu terbesar datangnya dari Amerika. Apakah itu nanti kemudian Amerika akan menarik komitmennya, membekukan, menunda atau apa? Saya kira JETP itu perlu dipertimbangkan secara serius karena komitmen pemerintah Amerika sudah demikian (keluar dari Perjanjian iklim Paris)," katanya.Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris 2016 karena menganggap perjanjian tersebut tidak adil dan berat sebelah.

"Saya segera menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris yang tidak adil dan berat sebelah ini," kata Trump saat parade pelantikan di Capital One Arena di Washington, Senin (20/1).

Kemudian pada hari yang sama, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk secara resmi menarik diri dari perjanjian tersebut.

Baca juga:

Baca juga:

Baca juga:

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2025