Ormas Hambat Investor Masuk, Menteri Rosan Dorong Dialog

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani angkat bicara mengenai dampak negatif premanisme organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Rosan mendorong dialog yang sehat di tengah masyarakat untuk memastikan investasi dapat berjalan tanpa hambatan.

"Ya, itu kan memang perlu ada diskusi komunitas yang lebih baik," ujar Rosan di sela-sela acara Mandiri Investment Forum 2025 (MIF) di Hotel Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Rosan menyampaikan stabilitas dan keamanan yang kondusif sangat penting dalam menarik investor. Menurut Rosan, investasi tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga memicu pertumbuhan simpul-simpul ekonomi baru di berbagai daerah.

"Yang penting dengan investasi ini masuk, kalau semua lancar dan damai, itu akan menciptakan lapangan kerja di situ, juga banyak simpul-simpul ekonomi, apalagi di kawasan ekonomi khusus," kata Rosan.

Sebelumnya, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyatakan mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri dampak dari premanisme organisasi kemasyarakatan (ormas).

"Kalau dihitung semuanya, ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun rupiah)," kata Ketua Umum HKI Sanny Iskandar, ditemui usai dialog optimalisasi kawasan industri, di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Menurutnya, ormas tersebut menyebabkan gangguan keamanan, karena masuk ke kawasan industri untuk melakukan demonstrasi. Sanny menyebut, biasanya ormas tersebut meminta diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik.

"Yang mereka ingin itu adalah supaya yang terkait dengan pabrik, selalu ya, dia kan butuh transportasi, catering atau apa, ingin beli ini, beli itu, mau bangun perluasan pabriknya atau apa, mereka itu minta diserahkan ke mereka," ucap Sanny. 

Sanny mengatakan beberapa investor sudah mengirimkan surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait premanisme ormas. "Beberapa investor akhirnya nulis surat langsung ke Presiden," kata Sanny.