Pakar nilai mitigasi bencana diperlukan dalam pemilu mendatang

Rektor sekaligus Guru Besar Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung (UBB) Prof. Ibrahim memandang bahwa mitigasi ...

Jan 22, 2025 0

Pakar nilai mitigasi bencana diperlukan dalam pemilu mendatang

Opsi penyaluran suara perlu dibuat lebih variatif, atau tak sekadar konvensional

Jakarta (ANTARA) - Rektor sekaligus Guru Besar Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung (UBB) Prof. Ibrahim memandang bahwa mitigasi bencana diperlukan dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) mendatang.

Prof. Ibrahim menjelaskan bahwa kompleksitas geografis dan demografis wilayah Indonesia sepatutnya dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan opsi kemungkinan berbagai kendala dalam pemilu, termasuk bencana.

“Partisipasi memang pada akhirnya disebabkan oleh banyak faktor, yakni bencana salah satunya. Opsi penyaluran suara perlu dibuat lebih variatif, atau tak sekadar konvensional,” kata Prof. Ibrahim saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Baca juga:

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa opsi penyaluran melalui telepon seluler dapat dipertimbangkan di daerah bencana sebagai bagian dari mitigasi, selain melakukan penjadwalan ulang.

“Jika perbankan bisa melakukan pendaftaran secara daring melalui validasi KTP (kartu tanda penduduk), dan wajah bisa dilakukan, mengapa tidak dengan pemungutan suara?” ujarnya mengenai usulan yang menjadi bagian mitigasi bencana.

Selain itu, dia mengatakan bahwa mekanisme jemput bola, adanya fleksibilitas waktu memilih, dan opsi lain perlu dipikirkan agar demokrasi tetap terlaksana meskipun bencana terjadi.

“Memang, risiko dari variasi penyesuaian tersebut bisa berimplikasi lebih jauh, menyangkut biaya dan mekanisme validasi misalnya. Namun, kehilangan suara rakyat karena faktor teknis juga perkara penting,” jelasnya.

Baca juga:

Sebelumnya, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Saurlin Siagian mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu mendatang membutuhkan mitigasi bencana. Ia mengusulkan hal tersebut berdasarkan pengalamannya saat memantau pelaksanaan Pemilu 2024 di Jawa Tengah.

“Di Jawa Tengah itu banyak sekali banjir, dan orang enggak punya plan B mau diapain ini TPS-nya (tempat pemungutan suara), dipindahkankah atau bagaimana?” kata Saurlin di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (15/1).