Pemerintah diminta mulai lobi perusahaan terdampak perang dagang

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyatakan pemerintah perlu mulai melakukan lobbying ke berbagai perusahaan yang berpotensi terdampak perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

Ia mengatakan bahwa jika perang dagang terjadi antara Amerika Serikat dan China, Indonesia sebagai anggota BRICS mungkin dapat turut menjadi sasaran pengenaan tarif dagang yang tinggi.

“Vietnam sebagai negara yang tidak ikut BRICS akan mendapatkan manfaat relokasi besar-besaran apabila Indonesia ikut menjadi target dari perang dagang,” kata Bhima Yudhistira Adhinegara saat ditemui usai acara diskusi bertajuk ‘Omon-Omon Kesejahteraan: Rapor Bayangan 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran’ di Jakarta, Kamis.

Ia pun menyarankan pemerintah untuk mulai melakukan pendekatan ke berbagai perusahaan yang berpotensi mendapatkan sanksi atau hambatan tarif tinggi dari Amerika Serikat agar mereka merelokasi pabrik dan investasinya ke Indonesia.

Baca juga:

Selain itu, ia meminta pemerintah untuk menjaga pabrik dan investasi yang kini sudah ada (existing) di dalam negeri agar tidak ikut direlokasi ke negara lain.

Bhima juga menuturkan bahwa pemerintah Indonesia harus mencegah agar produk-produk China tidak membanjiri pasar Indonesia karena hambatan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.

Indonesia merupakan pasar yang potensial karena tengah mengalami bonus demografi dan menjadi salah satu negara dengan hambatan non-tarif terendah terhadap produk-produk China.

“Dan itu sudah terlihat. Jadi saya cek dari data impor barang non-migas dari China, itu kenaikannya luar biasa, 33 persen dalam satu tahun terakhir (2024). Jadi, sudah kelihatan bahwa kita jadi pelarian, sebelum Trump menjabat, kita sudah jadi pelarian barang-barang dari China,” imbuhnya.

Baca juga:

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif 10 persen terhadap barang impor dari China mulai 1 Februari, yang dikhawatirkan oleh para analis dapat memicu perang dagang.

Trump juga mengancam akan mengenakan tarif masuk 100 persen terhadap barang-barang yang diimpor dari negara-negara BRICS jika mereka tidak mencabut rencana untuk menciptakan mata uang alternatif yang bisa menyaingi dolar AS di pasar global.

Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin menilai terlalu dini untuk membicarakan mata uang BRICS karena hal itu bukan tujuan utama organisasi tersebut saat ini, yaitu mencapai kemajuan dan kesejahteraan universal.

BRICS adalah aliansi ekonomi yang dibentuk pada 2006 dengan Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan sebagai anggota awal. Hingga kini terdapat lima negara anggota tambahan, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025