Pemerintah Percepat Pengembangan Pembangkit Nuklir Mulai 2029

Pemerintah akan mempercepat target pembangunan pembangkit listrik tenaga (PLTN) pada 2029-2032. Hal tersebut tertuang di dalam rancangan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025-2060.

"Pengembangan pembangkit nuklir diupayakan percepatan 2029-2032," ujar Yuliot dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Kamis (23/1).

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengatakan percepatan tersebut dilakukan salah satunya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029. Penambahan suplai listrik disiapkan dengan mengoptimalkan pembangkit berbasis EBT.

Dia nenjelaskan, pemerintah menargetkan bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 16 persen pada 2025. Bauran ebt akan terus meningkat menjadi 74 persen 2060. Pada 2044, porsi EBT ditargetkan mencapai 52 persen atau lebih besar dari bauran energi fosil.

Dia mengatakan emisi karbon diproyeksikan terus menurun sampai dengan 0 emisi pada 2060. “Jika dibandingkan dengan baseline akan turun signifikan mencapai 2 miliar ton pada 2060,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menyatakan segera membangun fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) on-grid sebesar 250 megawatt pada tahun 2032. Pembangkit listrik on-grid merupakan sistem ketenagalistrikan yang terhubung dengan jaringan utilitas lokal.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan hal itu sesuai target yang sudah ditetapkan dalam draf revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

"Di dalam Kebijakan Energi Nasional yang tadi malam diketok, itu nuklir masuk ke tahun 2032, on-grid. Jadi dari sekarang kita harus mempersiapkan. Sudah tinggal sembilan tahun. Ini harus dipersiapkan 250 megawatt on-grid. Sudah on the track," ujar Eniya saat ditemui dalam acara International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta, Jumat (6/9).

Untuk mewujudkan hal itu, dia mengatakan, perlu pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta memilih skema teknologi pembersihan (clearing technology) yang di antaranya reaktor modular kecil (SMR), reaktor berpendingin gas suhu tinggi (HTGR) atau thorium.

"Ini harus dipilih suatu teknologi yang tepat," katanya.

Untuk masalah keamanan, ia mengatakan, Kementerian ESDM akan membentuk organisasi nuklir nasional yang mengawasi dan mengawal pembangunan PLTN. Organisasi tersebut akan berada di bawah koordinasi Kementerian ESDM.

"Ini sedang kami bahas kemarin di focus group discussion, nah nanti kita minta arahan Pak Menteri, ini the next-nya akan seperti apa. Minggu depan kita juga akan hadir di International Atomic Energy di Wina," katanya.