Perusahaan Energi Bersih Desak Parlemen AS Lindungi Subsidi Era Biden

Perusahaan-perusahaan energi bersih Amerika Serikat (AS) untuk mendesak para anggota parlemen dari Partai Republik agar tidak menghapus kredit pajak yang terdapat dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi (Inflation Reduction Act/IRA). UU tersebut ditandatangani oleh mantan Presiden Joe Biden.

Ratusan perwakilan dari perusahaan-perusahaan di sektor tenaga surya, angin, dan energi terbarukan lainnya akan bertemu dengan para anggota Kongres dari kedua partai. Mereka akan menekankan peran mereka dalam menciptakan lapangan kerja dan investasi, menurunkan biaya listrik, serta memenuhi permintaan listrik yang melonjak dari pusat-pusat data.

Wilayah-wilayah Partai Republik diuntungkan oleh Undang-Undang Pengurangan Inflasi pemerintahan Biden sejak diberlakukan pada tahun 2022. Lebih dari separuh proyek energi bersih, baterai, dan pembuatan kendaraan yang diumumkan berlokasi di distrik kongres Partai Republik.

Meskipun demikian, sektor telah berada dalam kondisi waspada sejak terpilihnya Presiden Donald Trump. Perintah eksekutif pertama Trump memprioritaskan produksi bahan bakar fosil AS, menghentikan sementara proyek energi angin federal, dan membekukan pendanaan untuk proyek-proyek energi bersih dari dua UU era Biden.

Trump telah menetapkan tujuannya untuk mengurangi subsidi dalam IRA. Undang-Undang itu berisi miliaran dolar kredit pajak untuk mendukung perluasan proyek-proyek energi bersih.

Beberapa anggota Partai Republik telah memperkenalkan legislasi baru untuk mencabut beberapa bagian dari UU tersebut. Namun, lebih dari selusin anggota DPR dari Partai Republik telah mendesak pimpinan partai untuk melindungi kredit pajak yang menguntungkan distrik mereka.

1.800 Perusahaan Teken Surat untuk Kongres AS

Kongres yang dipimpin oleh Partai Republik dapat menggunakan langkah legislatif yang dikenal sebagai rekonsiliasi untuk menghindari ketergantungan pada suara Partai Demokrat. Biden menggunakan taktik yang sama untuk meloloskan IRA.

Kelompok-kelompok perdagangan yang berada di balik upaya lobi ini antara lain adalah Asosiasi Industri Energi Surya, kelompok angin lepas pantai Oceantic, dan U.S. Green Building Council.

Industri ini diperkirakan akan bertemu dengan beberapa anggota Partai Republik yang menandatangani surat yang dikirimkan kepada Ketua Kongres AS Mike Johnson tahun lalu. Mereka menyatakan dukungannya terhadap kredit pajak yang telah memacu investasi di berbagai proyek dan pabrik. Surat tersebut dipimpin oleh Perwakilan Andrew Garbarino dari New York.

Lebih dari 1.800 perusahaan juga menandatangani surat kepada para anggota parlemen AS. Mereka mendesak agar parlemen mempertahankan insentif-insentif penting. Perusahaan-perusahaan itu termasuk pengembang proyek energi bersih Prancis EDF Renewables, perusahaan solar perumahan Sunnova, dan pembuat panel surya Qcells, sebuah divisi dari Hanwha Korea.

“Perusahaan-perusahaan (energi bersih) telah mengandalkan kebijakan-kebijakan ini untuk merencanakan investasi, mempekerjakan para pekerja, dan mengubah lini produk mereka,” tulis puluhan perusahaan dalam sebuah surat kepada para pemimpin Kongres AS, seperti dikutip Reuters.

Dalam suratnya, perusahaan-perusahaan itu menyebut para pemimpin bisnis mereka mengakui bahwa pencabutan subsidi untuk proyek-proyek energi bersih akan menyebabkan banyak perusahaan memecat karyawan. Bahkan, ada kemungkinan mereka harus memindahkan bisnis mereka ke luar negeri.