Pj Wali Kota Malang Dorong Transformasi Ekonomi Inklusif dalam RKPD 2026, Ini Targetnya

Malang (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menekankan pentingnya transformasi ekonomi inklusif sebagai strategi utama dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Malang 2026. Pernyataan ini disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar sebagai tahap awal penyusunan RKPD.

“Agar kita mencapai pembangunan yang inklusif dan penguatan transformasi – tentunya kita harus melakukan perubahan-perubahan yang fundamental dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya,” ungkap Iwan.

Iwan menjelaskan bahwa transformasi ekonomi inklusif memiliki tiga prinsip utama, yaitu pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan kebijakan strategis RPD Jawa Timur 2025-2026 dan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029.

Transformasi ini mencakup pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan diiringi penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan, serta perluasan akses dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat. “Bagaimana kita memberikan akses dan kesempatan yang luas kepada masyarakat dengan berpedoman memberikan keadilan. Kemudian meningkatkan kesejahteraan, bahkan mengurangi kesenjangan antar kelompok maupun wilayah,” jelasnya.

Forum konsultasi publik ini dihadiri oleh 250 peserta dari berbagai elemen, seperti jajaran OPD Pemkot Malang, DPRD Kota Malang, akademisi, dan komunitas. Dengan tema “Penguatan Transformasi Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global,” forum ini menjadi wadah komunikasi interaktif antara pemangku kepentingan pembangunan di Kota Malang.

Iwan juga menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia berkualitas sebagai kunci menghadapi tantangan global. “Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas akan menciptakan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan global. Pertumbuhan ekonomi yang merata akan memberikan peluang usaha yang adil bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.

Ia menutup pernyataan dengan menegaskan bahwa kemandirian fiskal dan infrastruktur memadai adalah fondasi utama untuk mendukung aktivitas ekonomi produktif dan kesejahteraan masyarakat. [luc/ian]