Prabowo Instruksikan Pemangkasan Anggaran, Mentan: Kami Sudah Terbiasa Kelola Anggaran Terbatas

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menanggapi kebijakan yang diambil Presiden Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Ia mengaku telah terbiasa bekerja dengan kantong cekak.

“Kami sudah terbiasa mengelola anggaran terbatas tapi hasil optimal. Tapi, doakan semoga (anggaran) tidak dikurangi,” ujar Amran saat rapat kerja bersama Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, pada Senin, 10 Februari 2025, dikutip dari keterangan resmi.

Jika terjadi pemotongan anggaran, pendiri grup bisnis Tiran Group ini juga memastikan program pencapaian swasembada pangan tak akan terhambat. Ia tak ingin karena alasan anggaran, program kerjanya mandek. Apa pun yang terjadi tidak masalah, ujar dia, karena yang penting swasembada tercapai.

Amran Sulaiman menambahkan, pemangkasan anggaran bukan hal baru di Kementerian Pertanian (Kementan). Pada 2024, ia mengaku sudah melakukan refocusing anggaran Kementan untuk program prioritas dalam rangka peningkatan produksi padi nasional.

Kala itu, Amran Sulaiman mengungkapkan, ia melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 1,7 triliun untuk sejumlah keperluan, di antaranya pompa, benih, alat dan mesin pertanian, serra program optimalisasi lahan. Ia juga mengaku telah memangkas anggaran perjalanan dinas, rehabilitasi gedung, dan acara seremonial.

Dalam refocusing itu, Amran Sulaiman berujar, ia mengeragjan sumber daya manusia (SDM) dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan begitu, ujar dia, anggaran yang ada dapat memberikan hasil optimal.

“Saat itu terjadi El Nino, La Nina. Sempat shortage di awal tahun 2024. Tapi alhamdulillah, anggaran terbatas tapi kita mampu menaikkan produksi secara signifikan dan menyelamatkan pangan,” tutur sepupu pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam itu.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah dalam APBN dan APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Hal ini dilakukan demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan, menteri dan pimpinan lembaga diminta melakukan efisiensi anggaran masing-masing, serta membahasnya dengan mitra komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasil revisi nantinya berupa pembintangan anggaran dan disampaikan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati paling lambat Jumat, 14 Februari 2025.