Prabowo Siapkan IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028, Anggarkan Dana Rp48 Triliun

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN dapat ditetapkan sebagai ibu kota politik pada 2028. Menurut Basuki Prabowo telah memerintahkan OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum meninjau kembali desain pembangunan kompleks perkantoran yang sedang berjalan.

“Kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, kantor-kantor dan huniannya,” kata Basuki usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta seperti dikutip Rabu (22/1). 

Basuki mengatakan, sebelumnya desain dasar (basic design) untuk ekosistem dan kompleks yudikatif dan legislatif pernah dibuat oleh Kementerian PUPR. Namun, Presiden memerintahkan desain itu ditinjau dan dievaluasi kembali.

“Kami nanti dengan Kementerian PU bersama OIKN akan membentuk tim desain yang nanti bisa diarahkan oleh Bapak Presiden,” kata Ketua OIKN saat jumpa pers.

Dalam rapat terbatas tersebut Prabowo juga menyetujui pembangunan tahap kedua IKN yang berlangsung pada 2025–2029. Prabowo juga menyetujui anggaran yang dialokasikan untuk itu sebesar Rp 48,8 triliun.

Basuki menyebut pembangunan tahap dua itu tak hanya mencakup ekosistem untuk legislatif dan yudikatif, tetapi juga ekosistem pendukung, dan akses menuju IKN. Anggaran juga akan dialokasikan untuk memelihara, serta mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal. 

“Jadi, dari Kementerian PU, Kementerian Perumahan, menyerahkan untuk OIKN untuk kami mengelola dan kami pelihara. Itu dari APBN,” kata Basuki..

Dalam jumpa pers yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan lebih lanjut rencana menjadikan IKN sebagai ibu kota politik. Menurut AHY, ibu kota politik akan membuat IKN resmi menjadi Ibu Kota Negara. 

“Kalau saat ini kami masih fokus menuntaskan pembangunan berbagai fasilitas untuk pemerintahan eksekutif, tentu belum lengkap, karena syarat pemerintahan itu harus hadir pula lembaga legislatif. Kita berbicara DPR RI, DPD RI, tentu juga MPR RI,” kata AHY.

AHY mengatakan Prabowo telah memerintahkan kepada mereka yang terlibat dalam pembangunan IKN, untuk fokus mendirikan bangunan  untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif lebih dulu. “Dengan demikian, kalau semua sudah berdiri, tiga fungsi tadi, maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas, kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis,” kata AHY.