Respons Soal Sinyal Presiden Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet, Mensesneg hingga Menlu Bilang Begini

Kata Prasetyo, sejauh ini dirinya belum pernah mendengar adanya kemungkinan reshuffle di kabinet Merah Putih.

Respons Soal Sinyal Presiden Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet, Mensesneg hingga Menlu Bilang Begini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg) merespons soal pernyataan Presiden RI yang menyatakan tidak akan segan untuk melakukan jika ada menteri yang tidak mendukung kebijakannya.

Kata Prasetyo, sejauh ini dirinya belum pernah mendengar adanya kemungkinan reshuffle di kabinet Merah Putih.

Baca juga:

"Hah reshuffle apa, enggak ada reshuffle, belum. Enggak ada belum belum," kata Prasetyo saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Kata Prasetyo, saat ini seluruh jajaran menteri di Kabinet Merah Putih termasuk dirinya, masih bekerja.

"Belum (ada kabar reshuffle), lagi kerja, lagi kerja," kata dia.

Baca juga:

Ditemui di lokasi yang sama, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyatakan, kalau dirinya bahkan belum pernah mendengar ada isu reshuffle di kabinet.

"Saya belum tahu malahan," kata Sugiono.

Saat disinggung lebih jauh soal pernyataan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang mendengar keluhan kalau ada menteri yang masih belum seirama, Sugiono enggan menimpali.

Menurut dia, pernyataan tersebut bisa dipastikan kembali kepada Dasco.

"Bilang sama bang Dasco aja tadi kan bang Dasco (yang bilang)," kata dia.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait menyatakan, sejatinya keputusan melakukan reshuffle adalah murni menjadi kewenangan mutlak Presiden RI.

Menurut dia, seluruh menteri harus siap dengan apapun keputusan Presiden nantinya terhadap komposisi kabinet.

"Ya itu kan hak nya prerogatif dari presiden ya, jadi tentunya presiden memiliki hak sesuai dengan konstitusi ya," kata dia.

"Harus dihormati dan itu tentunya para menteri harus siap, siapapun yang direshuffle tentunya harus siap, itu adalah kewenangan penuh presiden," tandas Ara.

Baca juga: