CISDI beri tiga rekomendasi guna tingkatkan mutu program MBG 

...MBG adalah program dengan visi jangka panjang, sehingga seharusnya kerangka regulasinya berbentuk Peraturan Pemerintah (PP). Namun demikian, katanya, PP perlu berdasarkan Undang-Undang, dan hal tersebut membutuhkan waktu lama untuk membuatnya

Jakarta (ANTARA) - CEO Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Satyani Saminarsih mengatakan, terdapat tiga rekomendasi guna meningkatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), meliputi pembuatan regulasi, peningkatan kualitas perencanaan, serta memastikan pemenuhan gizi dan keamanan pangan.

Dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis, (6/2) Diah Satyani Saminarsih mengatakan, MBG adalah program dengan visi jangka panjang, sehingga seharusnya kerangka regulasi nya berbentuk Peraturan Pemerintah (PP). Namun demikian, katanya, PP perlu berdasarkan Undang-Undang, dan hal tersebut membutuhkan waktu lama untuk membuatnya.

"Maka dalam waktu singkat sebenarnya bisa dikeluarkan Perpres untuk MBG. Jadi jangan Perpres untuk BGN saja, tapi Perpres untuk MBG sebagai midpoint, sebelum sama-sama tujuannya adalah mengeluarkan PP," kata Diah.

Beberapa hal lainnya yang perlu diatur, menurut Diah adalah koordinasi dan peran pemerintah daerah serta pendayagunaan masyarakat sipil, contohnya kader kesehatan, ibu-ibu PKK, dalam program ini. Menurutnya, hal ini perlu dimasukkan ke Peraturan Presiden guna memperjelas pengertian serta memitigasi konflik kepentingan.

"Rekomendasi kedua adalah memperkuat kualitas perencanaan atau menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi berjenjang dalam program MBG," dia melanjutkan.

Hal tersebut, katanya, dapat dilakukan dengan membuka forum konsultasi publik. Dia mencontohkan, dengan kanal laporan daring, orang dapat melaporkan berbagai temuan, mulai dari yang sederhana seperti pujian atau komplain soal rasa menu, hingga hal kompleks seperti pelanggaran prosedur.

Diah menilai, hal itu akan membuat publik merasa turut memiliki andil dalam program itu.

Hal lain yang dapat dilakukan, katanya, adalah membentuk komite pemantauan yang berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten, atau provinsi, agar komunitas juga dapat memantau.

"Rekomendasi ketiga adalah memastikan pemenuhan gizi dan keamanan pangan. Ini yang amat sangat penting," katanya.

Berdasarkan survei CISDI, dari 29 menu MBG yang dipantau lewat media pada 6-17 Januari 2025, hanya 5 menu atau 17 persen yang memenuhi target 30-35 persen angka kecukupan gizi (AKG) yang ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan 28 tahun 2019.

"Dan 45 persen sampel menu menambahkan makanan ultraprocessed food, jadi yang berupa produk susu kemasan berperisa yang tinggi gula," katanya.

Baca juga:

Petunjuk teknis MBG, katanya, juga belum memasukkan batasan-batasan jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dimasukkan dalam menu.

Baca juga:

Selain itu, selama periode yang sama, ada dua kasus keracunan yakni di Sukoharjo dan Nunukan. Dia pun menyoroti pentingnya penerapan sistem manajemen keamanan pangan serta panduan yang komprehensif mengenai standar gizi dan tata kelola.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025