Komdigi Tidak Larang ASN Bersuara di Medsos soal Efisiensi Anggaran
Komdigi memastikan tidak ada larangan bagi ASN, termasuk PNS untuk berkomentar atau menyuarakan tentang dampak efisiensi anggaran di media sosial.
Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memastikan tidak ada larangan bagi Aparatur Sipil Negara atau , termasuk Pegawai Negeri Sipil alias untuk berkomentar mengenai yang dilakukan oleh pemerintah.
“Saya belum mendengar ada larangan seperti itu. Komdigi tidak ada larangan seperti itu,” kata Staf Ahli Bidang Komunikasi Komdigi Molly Prabawaty saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (6/2).
“Memang pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran. Tentu berdampak terhadap pegawai. Tetapi, kalau larangan mengunggah atau menyuarakan terkait dampak efisiensi, Komdigi tidak ada,” Molly menambahkan.
Presiden Prabowo Subianto sudah menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2025.
Inpres itu menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menetapkan besaran efisiensi anggaran di setiap kementerian dan lembaga, serta menyesuaikan alokasi transfer ke daerah.
Sri Mulyani menegaskan langkah efisiensi APBN bertujuan mendukung realokasi anggaran ke program-program prioritas. “Penggunaan anggaran akan difokuskan pada langkah-langkah yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, bulan lalu (24/1).
Efisiensi anggaran juga akan diarahkan untuk mendukung program swasembada pangan, energi, perbaikan sektor kesehatan, serta inisiatif lain yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Pos-pos anggaran yang tidak memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, seperti seremonial, rapat, seminar, kajian, diklat, honor sewa gedung, kendaraan hingga percetakan, akan menjadi fokus pemangkasan anggaran,” kata Sri Mulyani.
Selain itu, anggaran akan difokuskan pada program yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menghemat devisa, dan mendorong industrialisasi. “Itu area di mana pemerintah diminta efisiensi tajam, agar dana dapat dialokasikan untuk belanja yang lebih produktif,” ujarnya.
