Catatan Baru Sejarah Politik dan Backbone Pangan-Energi
Catatan Baru Sejarah Politik dan Backbone Pangan-Energi. ????MK dalam putusan sela menyatakan bahwa perkara gugatan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) 2024 oleh Risma-Gus Hans. -- Ikuti kami di ????https://bit.ly/392voLE #beritaviral #jawatimur #viral berita #beritaterkini #terpopuler #news #beritajatim #infojatim #newsupdate #FYI #fyp
![Catatan Baru Sejarah Politik dan Backbone Pangan-Energi](https://beritajatim.com/wp-content/uploads/2025/02/WhatsApp-Image-2025-02-06-at-13.04.45_49ca495a.jpg)
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan sela menyatakan bahwa perkara gugatan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) 2024 oleh pasangan Tri Rismaharini dan Gus Hans tidak dapat diterima. Dengan demikian, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak yang telah diputuskan KPU Jatim sebagai pengumpul suara terbanyak di Pilgub Jatim 2024 ditetapkan sebagai Gubernur dan Wagub Jatim terpilih.
Putusan MK itu ditindaklanjuti dengan rapat pleno KPU Jatim pada Kamis (6/2/2025). Isinya, menetapkan Khofifah dan Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wagub Jatim terpilih masa jabatan 2025-2030. Direncanakan, pada 20 Februari 2025 mendatang, Gubernur dan Wagub terpilih ini dilantik Presiden Prabowo Subianto (PS) menjadi kepala daerah definitif di Jakarta.
Khofifah melanjutkan tradisi sejarah politik yang telah dijalani Mayjen (Purn) Imam Utomo dan Dr Soekarwo. Keduanya menjabat sebagau Gubernur Jatim selama dua periode. Imam Utomo menjabat periode 1998-2003 dan 2003-2008. Sedangkan Pakde Karwo–panggilan akrab Soekarwo–menjabat periode 2009-2014 dan 2014-2019.
Dalam konteks sejarah politik Jatim, capaian prestasi politik oleh Khofifah menjelaskan banyak hal. Pertama, Khofifah merupakan Gubernur Jatim bergender wanita yang pertama di provinsi ini.
Sejak Orla (Orde Lama), Orba (Orde Baru), dan Orde Reformasi, Jatim belum pernah dipimpin seorang politikus wanita di jabatan Gubernur. Yang terbanyak figur berlatar militer menjabat sebagai Gubernur Jatim, seperti Mayjen (Purn) Imam Utomo, Mayjen (Purn) Basofi Sudirman, Letjen (Purn) Wahono, Letjen (Purn) Soenandar Priyosudarmo, Mayjen (Purn) Sularso, Mayjen (Purn) Wiyono, dan lainnya.
Bukan sekadar figur Gubernur Jatim bergender wanita pertama di Jatim, Khofifah yang dikenal sebagai aktivis NU dan menjabat sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU, adalah gubernur pertama di Indonesia yang menjabat dua periode. Harapannya, dia mampu mengemban amanah dengan baik, melewati dan mengukir prestasi emas di periode kedua masa jabatannya pada 2025-2030.
Sebelumnya, di Indonesia ada gubernur bergender wanita: Ratu Atut Chosiyah, politikus Partai Golkar yang lahir 16 Mei 1962 ini memimpin Provinsi Banten. Dia diberhentikan dari jabatannya pada 2014 karena kasus korupsi dan masa jabatannya diteruskan Wagub Banten, Rano Karno (PDIP).
Sebelum terpilih menjadi gubernur pada 2006, Ratu Atut menjabat Wagub Banten di bawah Gubernur Djoko Munandar mulai 11 Januari 2002. Djoko terlibat kasus korupsi dan diberhentikan dari jabatannya pada Oktober 2005. Posisinya digantikan Ratu Atut sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur.
Pada Mei 2014, Ratu Atut secara resmi didakwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tuduhan korupsi dan diberhentikan dari jabatan Gubernur Banten. Ratu Atut tak bisa menyelesaikan periode kedua jabatan Gubernur Banten yang diembannya secara paripurna dan husnul khotimah.
Masa jabatan Gubernur Banten periode pertama diemban Ratu Atut pada 2006-2011 berpasangan dengan Mohammad Masduki sebagai Wagub. Pada Pilgub Banten 2011, Ratu Atut kembali mencalonkan diri dan berduet dengan Rano Karno. Dia didukung dua partai politik terbesar di Indonesia: Golkar dan PDIP. Dia memenangkan Pilgub Banten dengan raihan suara 49,6 persen suara. Ratu Atut tak mampu menuntaskan amanah yang diembannya, karena pada 2014 dia meletakkan jabatan karena tudingan korupsi oleh KPK.
Pada Pilkada serentak Nopember 2024 lalu, selain duet Khofifah-Emil Dardak, dari Provinsi Maluku ada cagub-cawagub bergender yang memenangkan kontestasi politik. Siapa? Pasangan Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe. Sherly tampil sebagai Cagub Maluku Utara menggantikan posisi suaminya sebagai Cagub yang meninggal dunia akibat kecelakaan kapal laut di sana.
Kembali tentang kiprah dan sejarah politik Khofifah. Poin penting kedua politikus wanita kelahiran Kota Surabaya ini adalah dia jadi wanita pertama dari kalangan Nahdliyyin (NU) yang menjabat Gubernur Jatim. Era sebelumnya, Gubernur Jatim mayoritas dari tokoh berlatar militer, politikus-birokrat berlatar belakang Nasionalis (seperti Soekarwo), birokrat karir seperti M Noer, dan lainnya.
Capaian prestasi politik Khofifah linier dengan latar sosio-kultural masyarakat Jatim yang sebagian besar kaum Nahdliyyin. Khofifah jadi representasi otentik dan substantif kekuatan kaum santri Islam Tradisional (NU) di ranah politik praktis.
Ekspektasi politik merengkuh jabatan orang pertama di Jatim dicapai Khofifah tidak dengan jalan mudah. Baru di kontestasi Pilgub Jatim ketiga (2018), dia mampu memenangkan pertarungan dengan mengandaskan harapan kompetitornya yang sama-sama dari NU: Saifullah Yusuf (mantan Wagub Jatim dan kini menjabat Menteri Sosial). Pada Pilgub Jatim 2008 dan 2013, Khofifah belum bernasib baik, karena tak mampu mengandaskan langkah Pakde Karwo merebut dan mempertahankan jabatan Gubernur Jatim.
Jatim identik dengan NU, dan NU sama dengan Jatim. Pandangan sosiologis dan antropologis bersifat sederhana itu sebagai gambaran besarnya kuantitas warga NU di Jatim. Besar tak sekadar dalam perspektif kuantitas. Pengaruh politik juga tak kalah besar dan pentingnya.
Dalam konteks demokrasi elektoral, kuantitas massa besar dari satu rumpun ideologi sosial keagamaan yang sama dan kiblat politik serupa menjadi ceruk politik penting dengan nilai bargain politik tinggi. Dinamika politik nasional penting selalu memosisikan Jatim sebagai indikator politik strategis yang mesti diperhatikan, dikalkulasi matang, dan dirangkul.
Backbone Pangan-Energi
Ketahanan pangan dan energi jadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Tanpa ketahanan dan kemandirian pangan dan energi, tak mungkin satu negara mampu menegakkan dan meneguhkan kemandirian politik secara paripurna di percaturan politik global. Pangan dan energi menjadi dua bidang strategis dalam konteks kekinian maupun masa depan.
Bagaimana posisi Jatim terhadap kedua program prioritas Presiden Prabowo tersebut? Poin ketiga ini terkait dengan tantangan Jatim lima tahun ke depan. Sejak lama Jatim jadi backbone (tulang punggung) pangan, khususnya beras, jagung, ketela pohon, sapi potong, ayam potong, telur, dan lainnya di ranah nasional.
Data yang ada menyebutkan, total produksi beras di Jatim pada 2024 diperkirakan sekitar 5,33 juta ton, atau mengalami penurunan sebesar 279.660 ton (4,99 persen) dibandingkan dengan produksi beras pada 2023 yang mencapai 5,61 juta ton.
Penurunan itu karena banyak sebab. Satu di antaranya, total luas panen padi 2024 diperkirakan mencapai 1,62 juta hektar atau mengalami penurunan sebesar 0,08 juta hektare (4,82 persen) dibanding 2023. Total produksi padi pada 2024 diperkirakan mencapai 9,23 juta ton atau mengalami penurunan sebesar 0,48 juta ton (4,99 persen) dibanding 2023.
Selama 2024 ini, ada tiga kabupaten/kota dengan total produksi padi (Gabah Kering Giling/GKG) tertinggi di Jawa Timur: Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan tiga kabupaten/kota dengan produksi padi terendah: Kota Mojokerto, Kota Blitar, dan Kota Batu.
Demikian pula dengan jagung. Sebagai komoditas pangan terpenting kedua setelah beras, Jatim jadi penyumbang terbesar produksi jagung di Indonesia. Pada 2024, tingkat produksi jagung Jatim mencapai 4.494.968,78 ton. Jumlah tersebut terbesar di Indonesia, kendati pada 2023, tingkat produksi jagung di Jatim tembus 4.795.780,82 ton.
Posisi kedua provinsi dengan produksi jagung tertinggi adalah Jateng dengan 2.586.896,14 ton pada 2024. Tempat ketiga adalah Sumut dengan 1.370.960,77 ton. Jumlah tersebut jadi yang terbesar di Pulau Sumatera. Urutan keempat adalah Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 1.153.426,20 ton, dan posisi kelima Sulsel dengan 1.128.087,72 ton.
Di sektor peternakan, tingkat populasi sapi potong di Jatim pada 2024 lebih dari 5 juta ekor. Angka kelahiran sapi di Jatim pada 2023 mencapai 1,2 juta ekor atau tertinggi se-Indonesia. Angka ini berkontribusi sebesar 52 persen terhadap angka kelahiran sapi nasional. Angka kelahiran sapi yang tinggi ini makin memperkuat sekaligus mempertahankan status Jatim sebagai gudang ternak nasional. Sehingga, akan bisa mendukung target swasembada daging di Indonesia.
Berdasarkan data BPS 2023, jumlah populasi sapi potong 2023 di Jatim mencapai 5,07 juta ekor, dan sapi perah sebanyak 314.385 ekor. Otoritas politik dan kaum profesional peternakan di Jatim gencar mengembangkan beragam inovasi untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas budidaya sapi.
Salah satunya ialah dengan teknologi artificial insemination dan embrio tranfer yang dikelola Dinas Peternakan Jatim. Inovasi ini bertujuan meningkatkan angka kelahiran sapi dengan cepat, teratur, dan memperbaiki kualitas sapi melalui mutu genetika ternak. Otoritas di Jatim terus meningkatkan kualitas sarana prasarana dan SDM sektor peternakan untuk mendukung Indonesia bisa swasembada daging dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Sektor pertanian memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi dan produk domestik regional bruto (PDRB) Jatim pada 2024 selain industri manufaktur. Pada tahun tersebut, tingkat pertumbuhan ekonomi Jatim 4,93 persen. Sedangkan PDRB Jatim berdasar harga berlaku sebesar Rp3.168,29 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp75,77 juta.
Pada 2024, di Pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai Provinsi DI Yogyakarta dengan 5,03 persen, Jabar, Jateng dengan 4,95 persen, Jatim dengan 4,93 persen, DKI Jakarta dengan 4,90 persen, dan Banten dengan 4,79 persen.
Tak hanya di sektor pangan, dalam 20 tahun terakhir seiring dengan mulai berproduksinya Blok Cepu di Kabupaten Bojonegoro, Jatim menjadi backbone energi nasional, baik minyak dan gas. Cukup banyak blok migas di Jatim. Selain Blok Cepu di Bojonegoro, ada pula Blok Tuban di Kabupaten Tuban, Blok Brantas di Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto, dan Jombang, Blok West Madura di Bangkalan Madura, Blok Madura di Sampang dan Sumenep, dan lainnya.
Untuk lifting minyak bumi, lebih dari 30 persen lifting minyak nasional disumbangkan operator hulu yang mengelola blok-blok migas di Jatim. Lapangan Banyu Urip–masuk Blok Cepu yang dioperatori ExxonMobil– telah berada pada tingkat produksi plateau yang stabil dengan tingkat produksi lebih dari 220 ribu barel per hari selama 5 tahun. Tingkat produksi plateau ini jauh lebih tinggi dari rencana dalam PoD, di mana sebelumnya diperkirakan produksi rata-rata sebesar 165 ribu barel per hari selama 2 tahun.
Selain Blok Cepu di bawah operator ExxonMobil, korporasi Petronas Malaysia yang mengelola lapangan migas offshore di utara perairan Kabupaten Sampang Madura. Dari blok migas yang sekarang dikelola, Petronas mampu memberikan kontribusi lifting minyak nasional sebesar 8.973 barel per hari.
Diharapkan pada pada awal 2027, seiring dengan pengembangan Lapangan Hidayah yang berlokasi sekitar 6 KM di utara Pulau Madura dan membutuhkan investasi USD926 juta (di luar sunk cost), biaya operasi termasuk PBB sampai lapangan mencapai economic limit sebesar USD1,99 miliar, serta biaya Abandonment and Site Restoration (ASR) sebesar USD201 juta, maka lapangan migas ini mencapai puncak produksi pada 2033 dengan kisaran lifting mencapai 25.276 barel per hari. Lapangan ini juga diperkirakan aktif berproduksi selama 15 tahun (2027-2041).
Masih banyak blok migas lain di Jatim yang kini masuk tahap produksi dan eksplorasi, yang memberikan optimisme tinggi menempatkan Jatim tetap sebagai backbone energi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Energi (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan akumulasi realisasi produksi siap jual atau lifting minyak dan gas bumi pada 2024 mencapai 1,606 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD). Capaian tersebut meleset dari target lifting dalam APBN 2024, yakni sebesar 1.668 MBOEPD.
Sejumlah provinsi yang selama ini menjadi backbone
lifting minyak dan gas di antaranya Sumsel, Jambi, Jatim,
Kaltim, Papua, dan provinsi lainnya. Ikhtiar meningkatkan
lifting migas tak seperti membalik tangan.
Dibutuhkan tempo lama dan dukungan banyak pihak, khususnya
pemerintah lokal, untuk menderek lifting. Satu di
antaranya, perlunya memangkas dan mengurangi banyak perizinan
terkait bisnis hulu migas. Sebab, sektor industri ini padat
modal, padat teknologi, dan resikonya besar.
Ainur Rohim,
Direktur Utama dan Penanggung Jawab beritajatim.com