RI terus dorong dialog inklusif demi akhiri krisis politik Myanmar

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia terus mendorong dialog demi mencapai solusi untuk menyelesaikan krisis politik di Myanmar yang menimbulkan krisis kemanusiaan di negara itu.

“Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung terciptanya situasi yang kondusif dan ruang yang aman bagi terwujudnya dialog di Myanmar,” ucap Sugiono dalam pertemuan diplomasi terkait Myanmar pada Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos-Klosters, Swiss, Rabu (22/1) waktu setempat.

Sebagaimana pernyataan tertulis Kemlu RI di Jakarta, Menlu RI menyatakan prihatin bahwa berlanjutnya konflik internal di Myanmar sejak kudeta militer 2021 telah menimbulkan ancaman di sektor lain yang berdampak bagi kawasan.

Ia menyebut bentuk ancaman tersebut di antaranya merebaknya kejahatan lintas negara dan menjamurnya produksi opium di Myanmar.

Untuk itu, selain bertekad mendukung terlaksananya dialog nasional yang melibatkan semua pihak di Myanmar, Indonesia turut mengajak mitra-mitra terkait untuk bersama-sama mendorong dialog tersebut guna mencari penyelesaian atas krisis politik di negara Asia Tenggara itu.

“Dialog nasional inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan merupakan prioritas untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan di Myanmar,” kata dia.

Ia juga menegaskan komitmen bersama menteri-menteri tingkat ASEAN untuk mendorong implementasi konkret dari Konsensus Lima Poin (5PC) terkait penyelesaian konflik Myanmar.

Selain itu, Menlu RI mengundang para mitra untuk terus menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada Myanmar melalui pusat koordinasi ASEAN untuk bantuan kemanusiaan bencana, AHA Center.

Sugiono juga mengingatkan bahwa solusi atas masalah pengungsi Rohingya yang terusir dari negaranya menjadi satu kunci lain dari penyelesaian krisis di Myanmar.

Menurut Kemlu RI, pertemuan dialog diplomasi terkait Myanmar di WEF 2025 merupakan diskusi terbatas yang membahas upaya internasional mencari solusi diplomatik dan solusi bersama bagi mengakhiri krisis di Myanmar. Terlebih, krisis kemanusiaan Myanmar menjadi salah satu isu utama dalam pertemuan WEF 2025.

Para peserta dialog, di antaranya Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Volker Turk, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Myanmar Julie Bishop, dan pimpinan organisasi internasional lainnya, juga mengapresiasi inisiatif RI dalam isu Myanmar dan mengharapkan supaya peran tersebut dapat diteruskan, demikian Kemlu RI.

Baca juga:

Baca juga:

Baca juga:

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025