Tim Transisi Pram-Doel usulkan anggaran makan ASN dihemat

Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel), Ima Mahdiah mengusulkan agar anggaran makan Aparatur Sipil Negara ...

Jan 24, 2025 0

Tim Transisi Pram-Doel usulkan anggaran makan ASN dihemat

terkait dengan Instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada sejumlah pejabat negara termasuk gubernur untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor

Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel), Ima Mahdiah mengusulkan agar anggaran makan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu bagian (item) yang dapat dihemat.

"Ada beberapa penghematan, contoh snack (kudapan) rapat, makan kantor itu kan ternyata Rp700 miliar untuk seluruh DKI. Itu yang perlu dihemat," kata dia di Jakarta, Jumat.

Baca juga:

Penghematan ini terkait dengan Instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada sejumlah pejabat negara termasuk gubernur untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Ima mengatakan sudah berdiskusi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membahas anggaran-anggaran termasuk yang dapat dihemat yang akan dimasukkan ke dalam program 100 hari Pramono-Doel.

Baca juga:

"Seluruh OPD, SKPD sudah kami kumpulkan. Jadi terkait porsi-porsi mana aja, anggaran-anggaran mana saja yang bisa dimasukkan dengan program 100 hari. Tadi ada lima item yang bakal kami geser porsinya untuk masyarakat agar tepat sasaran," jelas dia.

Dia mengatakan tim transisi akan bertemu dengan Pramono-Doel pada pekan depan untuk mempresentasikan hasil pembahasan selama ini dengan Pemerintah Provinsi DKI.

Dituturkan dia, tim transisi memiliki agenda yakni memastikan peralihan kepemimpinan berjalan lancar dan menyiapkan program-program prioritas yang dapat langsung dieksekusi setelah Pramono Anung dan Rano Karno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

Baca juga:

"Yang pasti pembahasan 100 hari kerja juga terkait RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025-2030 dan juga yang pasti janji-janji kampanye Mas Pramono dan Bang Doel yang memang harus kita masukkan, tetapi juga tidak menggeser hal-hal yang memang sudah urgent (mendesak)," demikian kata Ima.