Titiek Soeharto minta pelaku pagar laut ganti biaya pembongkaran

Kami minta agar siapapun nanti yang bersalah, yang ditemukan bersalah untuk yang melanggar hukum ini, mereka harus mengganti biaya-biaya yang sudah dikeluarkan (untuk pembongkaran pagar laut) ini

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto menegaskan bahwa dalang pembuatan pagar laut di Tangerang, Banten, harus bertanggung jawab dengan mengganti biaya pembongkaran pagar tersebut.

Titiek meminta agar pihak yang terbukti bersalah dalam kasus itu mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan untuk pembongkaran pagar yang menghabiskan banyak anggaran dan tenaga.

"Kami minta agar siapapun nanti yang bersalah, yang ditemukan bersalah untuk yang melanggar hukum ini, mereka harus mengganti biaya-biaya yang sudah dikeluarkan (untuk pembongkaran pagar laut) ini," kata Titiek seusai Rapat Kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis.

Pembongkaran pagar laut yang mencapai 30,16 kilometer itu melibatkan banyak aparat yang bekerja keras, baik dalam hal logistik maupun tenaga untuk menuntaskan hal tersebut.

"Kemarin itu (Rabu, 22/1) ada pencabutan pagar (laut Tangerang) yang mengerahkan begitu banyak aparat untuk mencabut yang 30 km ini, tentunya ada biaya-biaya yang timbul yang cukup besar," ucapnya.

Titiek juga mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama instansi maritim lainnya hingga nelayan membongkar pagar laut puluhan kilometer tersebut.

“Komisi IV DPR RI mengapresiasi KKP dalam upaya melakukan tindakan konkret membongkar pagar laut di Kabupaten Tangerang pada tanggal 22 Januari 2025 bersama-sama instansi terkait,” tuturnya.

Kendati demikian, Titiek menekankan bahwa dalang pemasang pagar laut yang terbuat dari bambu di perairan Kabupaten Tangerang harus segera diungkap, tanpa takut terhadap oligarki.

"Saya rasa tidak perlu tanpa harus dikasih tahu, kita juga menekankan supaya kementerian tidak perlu takut dengan oligarki karena kami dari DPR ada di belakang kementerian," ujar Titiek.

Komisi IV DPR menuntut agar KKP terus melakukan penyelidikan agar diketahui siapa pemilik dan yang melakukan pembuatan pagar laut tersebut.

"Agar diketahui siapa pemilik dan yang melakukan pembuatan pagar ini. Kami minta supaya KKP mengungkapkan ini kepada masyarakat karena masyarakat menunggu ini siapa," ucapnya.

Di tempat yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, anggaran pembongkaran pagar laut yang ada di perairan Tangerang, bersumber dari patungan.

"Ya kalau kita bicara anggaran (pembongkaran pagar laut Tangerang), itu patungan," katanya.

Trenggono tidak menyebutkan besaran dana yang digunakan untuk membongkar pagar laut yang tidak mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa pihaknya bersama lintas sektor hingga nelayan akan menyelesaikan pembongkaran pagar laut itu, meski menggunakan anggaran yang dilakukan secara patungan.

Baca juga: oligarki

Baca juga: patungan

Baca juga:

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025