Titiek Soeharto Pimpin Sidak Pagar Laut Tangerang, Desak Usut Pemberi HGB

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto memimpin kegiatan inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi pagar laut di Tangerang, Banten pada Rabu (22/1) pagi.

"Akan meninjau pagar laut yang sangat menghebohkan itu, yang panjangnya setengah (Tol) Jagorawi 30,16 kilometer," kata Titiek dalam keterangannya, Rabu (22/1).

Setelah sidak, Komisi IV akan menggelar rapat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono.

Titiek mengatakan permasalahan pagar laut sepanjang 30 kilometer tersebut sudah terlalu berlarut-larut tanpa ada kejelasan. Mantan istri Presiden Prabowo Subianto, ini mendesak pemerintah segera mencari tahu dalang dan motif di balik pemasangan pagar laut Tangerang.

"Ini sudah lama, sudah sebulan, masa nggak dapat-dapat. Siapa sih yang bikin (pagal laut) 30 kilometer?" kata dia.

Titiek mengatakan selain menagih informasi dari KKP, nantinya dalam rapat Komisi IV DPR juga akan menelusuri kelalaian atau dugaan kesengajaan pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). BPN ini yang menerbitkan Surat Hak Guna Bangunan (HGB) di perairan yang dipasang pagar laut.

HGB Pagar Laut Tangerang Terbit Sejak 2023

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono () mengatakan, penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan sertifikat hak milik atau SHM di area pagar laut Tangerang Selatan telah berlangsung sejak awal tahun 2023.

Pernyataan tersebut sekaligus membantah narasi yang mengaitkan penerbitan HGB dan SHM di area pagar Tangerang Selatan terjadi saat dirinya menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

AHY mengatakan dirinya baru bergabung di dalam kabinet pemerintahan pada Februari 2024. “Saya tidak tahu dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya. Untuk HGB itu 2023, saya masuk kan 2024,” kata AHY di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (21/1).

Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan pemerintah akan mengambil tindakan atas masalah keputusan HGB di masa lalu. AHY menjelaskan, terdapat ketentuan yang mengatur evaluasi terhadap penerbitan HGB dan SHM yang berlaku lima tahun setelah diterbitkan. 

Menurut AHY, evaluasi tersebut memberikan ruang perbaikan jika terjadi kekeliruan prosedur, material, hingga cacat hukum. “Kami akan lihat secara utuh karena ini juga terkait dengan masyarakat dan hukum di negara kita,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri ATR Nusron Wahid mengakui terdapat ratusan sertifikat kepemilikan di area pagar laut Tangerang sepanjang 30,16 km. Ia mencatat, terdapat 263 bidang dalam bentuk Sertifikat HGB dan 17 bidang dalam bentuk SHM.