Wamenag Ungkap Kunci Indonesia Emas 2045 di UB

Malang (beritajatim.com) – Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. KH. Romo R. Muhammad Syafi’i, S.H., M.Hum., menyampaikan kuliah tamu di Universitas Brawijaya (UB) bertajuk “Asta Cita Mendorong Pendidikan yang Inklusif untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045.” Dalam acara ini Wamenag menekankan bahwa pendidikan inklusif merupakan kunci utama dalam membangun bangsa yang adil dan sejahtera.

Dalam paparannya, Wamenag menjelaskan bahwa inklusi bukan sekadar konsep, tetapi prinsip fundamental yang berakar pada Pancasila dan UUD 1945. Prinsip ini harus diterapkan dalam berbagai aspek, termasuk politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Ia menegaskan bahwa inklusivisme tidak berarti tanpa batas, melainkan tetap berada dalam koridor konstitusi dan nilai kebangsaan.

“Pancasila sudah memberikan pedoman yang jelas. Inklusivisme dalam politik, misalnya, berarti kita tidak boleh terjebak dalam blok tertentu, tetapi tetap menjunjung hak asasi manusia,” kata Wamenag pada acara yang berlangsung di Gedung Widyaloka UB.

Romo Muhammad Syafi’i juga menjelaskan bahwa dalam ekonomi, Indonesia tidak bisa hanya berpihak pada satu sistem, baik kapitalis maupun sosialis. Ekonomi Pancasila harus diterapkan, yaitu sistem yang memastikan kesejahteraan merata dan tetap menjunjung nilai ketuhanan serta keadilan sosial.

“Ekonomi inklusif itu tidak memberi keistimewaan hanya pada satu kelompok saja. Sepanjang tidak bertentangan dengan nilai ketuhanan dan persatuan, semua bisa berjalan,” tambahnya, Rabu (12/2/2025).

Wamenag juga menyinggung bagaimana Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menerjemahkan Asta Cita dalam kebijakan inklusifnya. Salah satu contoh nyata adalah diplomasi luar negeri Indonesia yang tetap menjalin hubungan baik dengan berbagai negara, termasuk China dan Amerika Serikat.

“Cina itu tetangga kita, kenapa kita tidak bisa berbuat baik pada tetangga? Agama mana pun mengajarkan kebaikan terhadap tetangga,” ujarnya.

Menurut Wamenag, kebijakan luar negeri yang inklusif ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan kerja sama internasional yang menguntungkan Indonesia.

“Satu musuh sudah terlalu banyak, seribu kawan masih kurang,” katanya, mengutip prinsip politik luar negeri yang dianut Prabowo.

Dalam hal pemerintahan, Wamenag membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara lain. Menurutnya, demokrasi Indonesia bersifat akomodatif, berbeda dengan China yang hanya memiliki satu partai atau Eropa yang memiliki banyak kepala negara dengan sistem kabinet kecil.

Salah satu program yang ditekankan dalam kuliah tamu ini adalah makan siang gratis bagi santri dan masyarakat sekitar pesantren. Wamenag mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 500 pesantren yang terdaftar dalam program ini, meskipun jumlah yang ideal masih jauh lebih besar.

“Sebenarnya, pesantren se-Indonesia membutuhkan lebih dari 1.500 dapur umum. Saat ini baru terbangun sekitar 2 persen dari kebutuhan,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa program ini tidak hanya menyasar santri. Namun juga ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak dalam radius tiga kilometer dari pesantren.

“Tujuan utama program ini adalah memastikan kesejahteraan masyarakat terpenuhi, terutama dalam hal kebutuhan pangan dan gizi,” tambahnya.

Dengan APBN sebesar Rp471 triliun, pemerintah menargetkan agar program ini dapat berjalan optimal dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

Dalam konteks keagamaan, Wamenag menyoroti bagaimana Islam mengajarkan inklusivisme. Ia menegaskan bahwa Allah tidak pernah memuliakan seseorang berdasarkan suku atau bangsa, melainkan dari ketakwaannya.

“Dalam Islam, Tuhan kita satu, Rasul kita Muhammad, dan kita mentaati ajarannya. Itu yang menjadi esensi utama dari keimanan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa inklusivisme dalam Islam bukan berarti mencampuradukkan akidah. Melainkan memahami bahwa ajaran Islam memiliki esensi yang sama dalam ketundukan kepada Allah.

Wamenag kembali menekankan bahwa pendidikan inklusif harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Ia menyoroti bahwa akses pendidikan harus terbuka bagi semua tanpa diskriminasi, sehingga menciptakan masyarakat yang berpengetahuan luas dan berdaya saing tinggi.

“Jika Indonesia tidak dijajah, mungkin semua sekolah kita berbasis pesantren. Oleh karena itu, inklusivitas dalam ilmu pengetahuan perlu terus dilakukan,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan sistem pendidikan yang lebih baik dan inklusif bagi seluruh masyarakat.