Yusuf Ateh minta desain pengawasan BPKP harus ikuti prioritas Presiden

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh meminta desain pengawasan yang dibuat harus mengikuti prioritas Presiden RI dan Wakil Presiden RI, seperti penerimaan negara dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Nantinya, hasil pengawasan dapat disampaikan ke Presiden untuk pengambilan keputusan, tanpa menunggu lama,” ujarnya dalam kegiatan Sinergi Pengawasan Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah (PIP) Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP serta Deputi PIP Bidang Polhukam PMK (Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan) BPKP di Kantor BPKP Pusat, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, BPKP sebagai auditor presiden harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk negara maupun organisasi.

Saat ini, lanjutnya, fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah pembangunan ekonomi serta pembangunan sumber daya manusia. Untuk itu, dirinya meminta kepada Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman maupun Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK untuk benar-benar menyusun agenda pengawasan yang mumpuni.

“Ke depan situasi berubah, kita tidak akan selalu sama, dan kita harus siap mengikuti perubahan itu,” kata dia.

Ateh mengharapkan kegiatan sinergi pengawasan kali ini dapat menghasilkan hal baru dan bermanfaat bagi bangsa, negara, serta organisasi.

Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto menerangkan kegiatan sinergi pengawasan ini bertujuan untuk memberitahu para peserta segera menyusun desain pengawasan secara berkualitas, termasuk komponen metode, teknik, dan alur pengolahan informasi.

“Kita punya peran masing-masing antara Rendal (perencanaan dan pengendalian) dan Perwakilan. Rendal tentunya merancang desain pengawasan, dan teman-teman perwakilan dapat memberikan masukan di sini,” ucap Iwan.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Aryanto Wibowo mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan amanat dari Presiden untuk mengawal program-program prioritas yang dilakukan sejak awal. Selain itu, para Menteri Koordinator disebut juga meminta pengawalan BPKP untuk menyelesaikan kendala pembangunan.

“Delivery pengawasan berkualitas menjadi kewajiban, tidak boleh ada stakeholder yang dikecewakan,” ungkap Aryanto.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025